BANDA ACEH — Setiap 30 Agustus, warga di seluruh dunia memperingati Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional. Peringatan ini momen penting sebagai bentuk dukungan terhadap para korban kasus-kasus penghilangan paksa yang hingga kini masih menyisakan duka, khususnya bagi keluarga korban.
Sebagai upaya bersama untuk mencegah kekerasan serupa berulang di masa mendatang, Perserikatan Bangsa-Banda (PBB) telah mencetuskan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa sejak tahun 2006.
Ini merupakan satu instrumen hukum yang harus diadopsi pemerintah agar secara serius memproses para pelaku penghilangan paksa sesuai ketentuan hak asasi manusia (HAM) dan hukum internasional.
Namun, meski Pemerintah RI telah menandatangani di tahun 2010 silam, konvensi itu tak juga kunjung diratifikasi.
Jika mundur ke belakang, Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa merupakan satu dari empat rekomendasi DPR RI kepada Pemerintah RI pada tahun 2009.
Setelah mengalami stagnasi selama 12 tahun sejak penandatanganan tahun 2010, akhirnya RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa telah berada di meja Komisi I DPR RI.
Di tahun 2013, konvensi ini juga masuk ke DPR tapi pembahasannya justru ditunda hingga tak ada kabar perkembangannya. DPR beralasan masih membutuhkan waktu untuk konsultasi dan mengkaji ulang.
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh Azharul Husna mengungkapkan, bertepatan pada Hari Anti-Penghilangan Paksa Internasional ini, fokus KontraS Aceh bukan hanya perihal mendesak ratifikasi, tetapi juga penuntasan kasus-kasus orang hilang di masa konflik Aceh silam.
“Kasus-kasus tersebut belum pernah diselesaikan, dan semakin lama semakin banyak keluarga korban penghilangan paksa yang putus asa menanti kebenaran atau keadilan,” ujar Husna, Selasa (30/8/2022).
KontraS Aceh menagih keseriusan pemerintah dalam hal ini. Padahal pemerintah telah menjanjikan untuk meratifikasi kovensi tersebut sejak Desember 2021 lalu.
Menurut Husna, dengan meratifikasi Konvensi Internasional Anti Penghilangan Paksa, maka ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM.
