Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, didampingi Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada dan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Hassanudin dan Sekda Aceh, Taqwallah mencanangkan Gerakan Aceh Mandiri Pangan (Gampang) di ruang tengah Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu (8/7)
Banda Aceh — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah, didampingi Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh dan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh serta disaksikan seluruh Bupati/Wali Kota dan Forkopimda Kabupaten/Kota se-Aceh via video conference, mencanangkan Gerakan Aceh Mandiri Pangan (Gampang), di ruang tengah Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu (8/7).
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mencanangkan Gerakan Aceh Mandiri Pangan atau GAMPANG. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan guna mendukung percepatan penanganan dampak COVID-19 di Aceh,” ujar Nova Iriansyah didampingi Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada dan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Hassanudin.
Sebagaimana diketahui, pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah bencana multi aspek yang tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan, namun ikut memengaruhi keamanan pangan secara global.
Bahkan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO, telah mengeluarkan peringatan bahwa krisis pangan akan mengancam dunia karena rantai pasokan terganggu akibat adanya kebijakan yang diterapkan negara-negara dalam menghentikan penyebaran COVID-19.
Plt Gubernur mengungkapkan, saat ini semua pihak sedang fokus menghentikan penyebaran Covid-19 yang belum bisa diperkirakan kapan akan berakhir. Di sisi lain, ancaman krisis pangan yang diperkirakan terjadi akhir tahun 2020 juga tidak boleh luput dari perhatian semua pihak.
Beranjak dari hal tersebut, Nova menjelaskan, saat ini Pemerintah Aceh telah menyusun rencana-rencana pencegahan dan penanganan krisis pangan, sebagai bagian dari strategi penanganan Covid-19.
“Jika sebelumnya kita telah melakukan banyak upaya untuk pencegahan dan mengobati pasien yang terinfeksi serta pemulihan ekonomi, kini tiba waktunya bersatu-padu mengantisipasi krisis pangan,” terangnya.
Nova menjelaskan, prioritas gerakan ini fokus pada beberapa komoditi, yaitu padi dan jagung, budidaya ikan lele, sayur-sayuran dengan memanfaatkan lahan perkarangan, ketersediaan telur ayam serta memastikan ketersediaan air untuk lahan pertanian.
Untuk mendukung gerakan ini, Nova mengimbau agar Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten/Kota berperan dalam merumuskan masing-masing tugas, guna menyukseskan gerakan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya–upaya yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Aceh.
Plt Gubernur juga menyampaikan, sebagaimana pertemuan melalui video conference antara Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota pada 2 Juli lalu, tentang Bantuan Keuangan Khusus Untuk Penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota, dalam Peraturan Gubernur penetapan bantuan keuangan khusus tersebut tidak mengatur alokasi anggaran secara rinci termasuk jenis kegiatan dan volume.
“Yang terpenting anggaran tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19 dan aktivitas gugus tugas. Hal ini dimaksudkan agar bupati/wali kota dapat lebih mudah dalam pemanfaatannya sesuai kebutuhan,” imbuh Nova.
Plt Gubernur berpesan, alokasi Bantuan Keuangan Khusus tersebut agar dipergunakan untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 di kabupaten/kota, yang meliputi penanganan kesehatan, antara lain mendukung sarana dan prasarana Rumah Sakit Rujukan.
Dana tersebut dapat pula digunakan untuk pengaturan pergerakan orang di perbatasan Aceh, antara lain di empat pintu masuk perbatasan Aceh-Sumatera Utara, serta dapat digunakan untuk kegiatan pemberdayaan dampak ekonomi dan ketahanan pangan, antara lain untuk mendukung Gerakan Mandiri Pangan Aceh.
Nova juga mengimbau para bupati/wali kota melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) untuk mekanisme dan proses pencairan sesuai ketentuan berlaku.
Plt Gubernur menyebutkan salah satu contoh pelaksanaan Gampang dengan melibatkan berbagai unsur, adalah pengembangan jagung di lokasi konsesi areal HTI bekerja sama dengan HIPAKAD Aceh seluas 1.000 hektar di kawasan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar.
Secara khusus, kepada empat kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam, agar terus meningkatkan pengawasan pergerakan orang di wilayah perbatasan.
“Hal ini kita lakukan semata untuk menekan angka penularan Covid-19 di Aceh. Selanjutnya, kepada bupati/wali kota, saya mengimbau selalu melaporkan perkembangan, hambatan, dan solusi dari setiap masalah kepada kami secara berkala,” pinta Nova. (IA)
