BENER MERIAH — Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat Gayo melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Bener Meriah, Jum’at (18/8/2023).
Masyarakat yang melakukan demo tersebut untuk memprotes pembongkaran dan pemindahan makam leluhur pejuang Gayo yang berada di lokasi pembangunan bendungan proyek Strategis Nasional Krueng Keureuto tepatnya di perbatasan antara Kabupaten Bener Meriah-Aceh Utara, Desa Simpur, Kecamatan Mesidah.
Pada aksi tersebut, aliansi masyarakat Gayo menyuarakan bahwa pembongkaran dan pemindahan makam leluhur Gayo itu tidak sesuai dengan SOP serta adat istiadat.
Massa yang melakukan unjuk rasa dimulai dari titik kumpul di taman pendestrian yang kemudian menuju ke Kantor Bupati Bener sekitar pukul 10.30 WIB.
Bupati Bener Meriah Haili Yoga bersama pejabat lainnya, menerima para pengunjuk dan mengajak dialog, terkait tuntutan yang disampaikan oleh massa. Dialog dilaksanakan di Aula Setdakab Bener Meriah Jum’at (18/8/2023).
Penanggung jawab aksi Gilang Wen Tawar menyampaikan, aliansi masyarakat Gayo melakukan aksi demo untuk menuntut agar dihentikan pembongkaran makam leluhur masyarakat Gayo.
Sebab pembongkaran makam leluhur masyarakat Gayo itu dilakukan secara sepihak oleh PT Brantas Adipraya, yang mana perusahaan BUMN itu kini sedang melakukan pembangunan proyek Waduk Krueng Keureuto.
“Tuntutan kita kepada pemerintah dan terhadap pihak PT Brantas Adipraya, kita mau dihentikan pemindahan makam leluhur orang Gayo. Kedua untuk makam yang telah dipindahkan oleh PT Brantas Adipraya harus bertanggung jawab memindahkan kembali ke tempat asalnya. Pada hari ini harus ada keputusan dan harus selesai,” ujar Gilang.
Ia juga mengatakan, ketika makam leluhur tersebut dipindahkan akan mengurangi esensi dari budaya.
Apabila tidak kunjung selesai pada hari ini juga maka massa akan membawa massa yang jauh lebih besar.
Selain dari itu, Gilang Wen Tawar selaku penanggung jawab aksi berharap tuntutan yang disampaikan ini diindahkan oleh PT Brantas Adipraya.
Massa yang tergabung pada aksi unjukrasa tersebut di antaranya dari Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara, dari keempat kabupaten tersebut hanya perwakilan saja yang turut hadir.
Dalam hal ini, puluhan massa yang membawa bendera merah putih guna melakukan unjuk rasa juga di kawal ketat oleh pihak Kepolisian dan aparat gabungan lainnya.
Berikut tuntutan massa yang disampaikan dan harus direalisasikan di antaranya,
PT Brantas Adipraya harus menghentikan penggalian makam.
Pemkab Bener Meriah harus menandatangani surat penghentian penggalian makam leluhur Gayo.
Pemerintah harus memeriksa Amdal pembangunan waduk PT Brantas Adipraya, dan makam tidak boleh dipindahkan.
PT Brantas Adipraya harus bertanggung jawab atas makam yang sudah dipindahkan.
Kapolres, Kapolda, dan Kapolri harus mengusut tuntas persoalan makam tersebut.
DPRK Bener Meriah bertanggung jawab atas penyelesaian masalah makam leluhur masyarakat Gayo.
Unjuk rasa yang berlangsung tersebut berjalan dengan aman dan tertib tanpa adanya kericuhan.
Sebanyak 200 personel Polres Bener Meriah, dibantu Brimob, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Bener Meriah turut mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang digelar aliansi masyarakat Gayo.
Kapolres Bener Meriah AKBP Nanang Indra Bakti yang ikut langsung dalam pengamanan aksi damai tersebut mengatakan, petugas yang melakukan pengamanan aksi damai hari ini mengedepankan upaya persuasif.
“Kita dari personel Polres Bener Meriah dibantu rekan-rekan TNI dan Satpol-PP yang melakukan pengaman aksi damai hari ini mengedepankan upaya persuasif di mana dari rekan-rekan aliansi masyarakat Gayo kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah Gayo Lues dan Aceh Tenggara juga menyampaikan orasinya dengan damai,” kata AKBP Nanang
Kapolres melanjutkan pengawalan dan pengamanan tersebut merupakan salah satu tugas pokok untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Mudah-mudahan aksi yang dilakukan oleh masyarakat hari ini dapat berjalan dengan tertib, dan semoga aspirasi yang mereka sampaikan dapat diterima,” ucap AKBP Nanang. (IA)
