BANDA ACEH — Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh menyelenggarakan ‘Treasury Goes to Campus’ yang diikuti oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry yang berlangsung di Aula FEBI kampus setempat, Selasa (28/11/2023).
Kegiatan kolaborasi tersebut dibuka oleh Rektor UIN Ar-Raniry Prof Dr Mujiburrahman MAg dan dihadiri Kakanwil DJPb Aceh Izharul Haq beserta jajaran, Wakil Dekan, dan mahasiswa dari berbagai program studi di lingkungan FEBI.
Rektor UIN Ar-Raniry Prof Mujiburrahman menyampaikan terima kasih kepada Kanwil DJPb Provinsi Aceh sebagai mitra kampus UIN Ar-Raniry yang menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai pengayaan pengetahuan kepada mahasiswa tentang tugas dan fungsi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khususnya terkait Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Aceh.
“Kita menyampaikan terima kasih kepada Kakanwil DJPb Aceh, mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan hari ini dapat memberikan pengayaan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pengelolaan keuangan negara,” ungkap Prof Mujib.
Lebih lanjut, Prof Mujib menyampaikan bahwa kemitraan UIN Ar-Raniry dengan DJPb Aceh sudah lama terjalin, ia berharap kemitraan tersebut dapat terus berlanjut untuk pengembangan kedua belah pihak serta pengembangan perekonomian Aceh.
“Kemitraan UIN Ar-Raniry dengan Kanwil DJPb Aceh sudah berlangsung bukan hanya sekarang tapi sudah dari dulu dan mudah-madahan ke depan kemitraan ini terus berlanjut demi pengembangan kepentingan kedua belah pihak secara umum dalam konteks pengembangan perekonomian Aceh yang hari ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Sementara Kakanwil DJPb Aceh Izharul Haq dalam sambutannya menyampaikan, DJPb yang merupakan bagian dari Kemenkeu tidak hanya bekerja sebagai birokrat tetapi juga mengkaji kondisi masyarakat di Aceh secara akademis khususnya tentang bagaimana perguruan tinggi melakukan kajian-kajian untuk menjadi masukan bagi DJPb.
“Kegiatan ini menjadi suatu sinergi antara UIN Ar-Raniry dan DJPb, kami tidak bisa paham dengan baik kondisi masyarakat kalau kami tidak bisa melihat atau mendapatkan masukan terkait sektor-sektor mana yang harusnya kita berikan prioritas dari sisi Kementerian Keuangan,” ungkapnya.
