BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Bustami Hamzah mewakili Pj Gubernur Aceh, memberikan tanggapan terhadap pendapat dan rekomendasi Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2024, dalam rapat paripurna di Gedung Utama DPRA, Senin (18/12/2023).
Dalam penjelasannya, Sekda Aceh mengawali dengan merinci bahwa pemerintah berpatok pada Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKPA) Tahun 2024 sebagai landasan dalam menyusun RAPBA.
Pendapatan Aceh pada tahun 2024 dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp 648.620.147.921 dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah Aceh menyoroti langkah-langkah kongkrit yang diambil untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA) pada tahun 2024.
Upaya intensifikasi terus dilakukan terhadap Pajak Aceh dan Retribusi Aceh. Selain itu, pemerintah berfokus pada ekstensifikasi sumber-sumber PAA baru dengan optimalisasi penggunaan aset yang ada.
Dalam konteks peningkatan transfer keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh memaparkan usahanya, termasuk mendapatkan Dana Insentif Fiskal pada tahun 2023.
Pemerintah Aceh juga membuka peluang transfer dana baru seperti Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba dan DBH Sawit.
Untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan infrastruktur, pemerintah telah mengusulkan program prioritas daerah yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas dalam Daerah.
Sekda menanggapi permintaan Banggar DPRA terkait peningkatan belanja modal, khususnya dana yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (DOK). Pemerintah Aceh menekankan alokasi dana telah diprioritaskan sesuai regulasi yang berlaku.
Pada sektor pendidikan, Pemerintah Aceh sependapat dengan Badan Anggaran DPRA untuk memprioritaskan alokasi anggaran. Ini termasuk peningkatan kualifikasi dan potensi guru, serta pengembangan sarana dan prasarana di sekolah.
Sekda menyampaikan harapannya agar APBA Tahun 2024 tidak mengalami defisit.
