JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024). Salah satu hal yang dibahas yakni, program makan siang gratis yang menjadi program unggulan dari capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Saat pembahasan program makan siang gratis, hadir sejumlah menteri kabinet pengusung Prabowo-Gibran. Menteri-menteri dari PDI Perjuangan (PDIP) sebagai pengusung Ganjar-Mahfud dan menteri dari PKB dan Partai NasDem yang merupakan pengusung Anies-Muhaimin juga ikut hadir dalam rapat kabinet.
Adapun menteri-menteri PDIP yang hadir antara lain, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, hingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas.
Sementara menteri dari partai pengusung Anies-Muhaimin yang ikut dalam pembahasan program makan siang yakni, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Dia berasal dari Partai NasDem.
Lalu, ada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Kakak dari Muhaimin Iskandar itu berasal dari PKB.
Dalam kesempatan ini, juga hadir capres nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta menteri-menteri pendukungnya mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono.
Usai rapat, tak ada pernyataan dari mereka soal program makan siang gratis yang dibahas dalam rapat kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf.
Program Makan Siang Gratis Dibahas di Rapat Kabinet Jokowi
Namun, pembahasan soal program andalan Prabowo-Gibran tersebut dalam rapat kabinet dibenarkan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.
“Tadi (rapat) membahas program-program Pak Prabowo, termasuk di dalamnya adalah makan siang (gratis) tahap awal,” kata Bahil kepada wartawan usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2/2024).
Bahlil menyampaikan pembahasan soal program makan siang gratis dalam RAPBN 2025, bukan bermaksud mendahului KPU yang belum menetapkan hasil hitung resmi Pilpres 2024.
Dia menuturkan pembahasan program makan siang Prabowo-Gibran hanya simulasi dan rancangan.
“Enggak kita kan buat rencana aja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancangan, simulasi, tahap awal enggak apa-apa,” tutur Bahlil.
“Saya tidak tahu (ada bahas program capres lain). Kita lihat di tahap kedua saat KPU memutuskan. Tadi kan rancangan umum,” ucap dia.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Belum Dibahas Detail
Namun, AHY menyebut program makan siang gratis belum dibahas secara detail oleh Jokowi.
“Tadi, ada (bahas program makan siang gratis) saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail, kita hanya ada satu elemen yang itu juga jadi program unggulan dari capres terpilih,” ungkap AHY.
Dia menyampaikan bahwa ada 83 juta anak-anak sekolah yang menjadi sasaran program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran. Oleh sebab itu, kata AHY, besaran anggaran untuk program tersebut harus dikalkulasi dengan matang sebelum masuk APBN 2025.
“Dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga, bisa dideliver dengan baik, karena sekali lagi kalau tidak salah 83 juta yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup, besar, besar,” pungkas AHY.
Jokowi Ingin APBN 2025 Akomodasi Program Presiden Terpilih
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para menteri mulai menyiapkan rencana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2025. Jokowi ingin APBN 2025 dapat mengakomodasi program presiden terpilih 2024-2029.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna untuk membahas persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah serta Rencana Kerja Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di Istana Negara Jakarta, Senin (26/2/2024).
“Rencana kerja pemerintah. Kebijakan dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembagunan dan mengkomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024,” kata Jokowi saat membuka rapat.
Kendati begitu, kata dia, penyususnan RAPBN 2025 tetap harus menunggu hasil hitung suara Pilpres 2024 yang dirilis KPU RI. Pasalnya, Jokowi menuturkan APBN 2025 dijalankan oleh presiden terpilih 2024-2029.
“Tapi ini juga kita sambil tunggu hasil perhitungan resmi KPU. Maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena menjalankan APBN karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih,” tuturnya. (IA)
