INFOACEH.NET, BANDA ACEH – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional di Aceh s/d 30 September 2024, mencatat total pendapatan Rp 5,08 triliun (72,85%) dan total belanja Rp 37,49 triliun (73,87%) dari target Rp 48,59 triliun.
Realisasi itu disampaikan pada pertemuan rutin perwakilan Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh yang dilakukan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) setiap bulan bersama dengan rekan-rekan Kementerian Keuangan (Kemenkeu-Satu) Aceh yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik dari sisi penerimaan maupun
pengeluaran, Kamis (31/10/2024).
Kakanwil DJPb Aceh Izharul Haq mengatakan, pendapatan tersebut terdiri penerimaan pajak sebesar Rp 3,88 triliun, atau telah terealisasi 63,20% dari target dan penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 239,39 miliar, atau telah terealisasi sebesar 126,09% dari target.
Selain itu, penerimaan PNBP juga berkinerja baik dengan penerimaan sebesar Rp 955,73 miliar, atau telah terealisasi 149,96% dari target sebagai akibat meningkatnya Pendapatan BLU di bidang kesehatan dan pendidikan.
Sumber penerimaan pajak di Aceh berasal dari sektor administrasi pemerintahan sebesar Rp 1.474,42 miliar (37,98%), sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp 429,88 miliar (11,07%), sektor keuangan dan asuransi sebesar Rp 404,57 miliar (10,42%), sektor industri pengolahan sebesar Rp 356,54 miliar (9,18%).
Sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 325,86 miliar (8,39%), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp 254,38 miliar (6,55%), sektor konstruksi sebesar Rp 195,91 miliar (5,05%), dan sektor lainnya sebesar Rp 440,62 miliar (11,35%).
Selain itu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola DJKN yaitu Penerimaan dari lelang naik sebesar 7,25% menjadi Rp2,54 miliar.
Selanjutnya, realisasi pokok lelang
naik sebesar 8,72% atau menjadi Rp 80,01 miliar.
Dalam pengelolaan Piutang Negara, Penerimaan Biaya Administrasi Piutang Negara naik sebesar 140% menjadi Rp 71,50 juta.
Penurunan Outstanding Piutang Negara turun sebesar 59,22% sebanyak Rp 4,06 miliar, dan Penurunan Saldo Berkas Kasus Piutang Negara sebanyak 5,6% atau tersisa 204 berkas.
Untuk realisasi belanja APBD (konsolidasi) s/d 30 September 2024 sebesar Rp25,79 triliun (62,41%) yang didominasi belanja operasi senilai Rp 19,16 triliun, berkontribusi 74.28%
terhadap jumlah belanja daerah.
Realisasi belanja modal masih perlu menjadi perhatian karena baru mencapai Rp 1,52 triliun atau hanya 38,11%.
Sementara itu, realisasi pendapatan APBD Provinsi Aceh s/d 30 September 2024 sebesar Rp24,51 triliun (62,11%).
Kontributor terbesar pendapatan APBD yaitu masih pada pendapatan dari dana transfer senilai Rp20,59 triliun atau sebesar 84,02% dari jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah mencapai Rp3,88 triliun (64,12%).
Pada September 2024, Aceh mengalami inflasi y-o-y sebesar 1,50%, inflasi ytd 1,31%, dan deflasi mtm sebesar -0,52%.
Inflasi secara yoy ini sudah berada di dalam batas bawah sasaran inflasi 2,5 +/- 1%. Fenomena nasional yang menunjukkan angka deflasi (m-t-m) 5 bulan beruntun menjadi sinyal dari melemahnya daya beli masyarakat.
Fenomena tersebut dikhawatirkan nyata di tingkat regional, namun apabila melihat komponen inflasi di Aceh, deflasi terjadi karena andil komoditas cabai merah dan padi yang mengalami panen besar sehingga supply bertambah dan penurunan harga-harga yang diatur pemerintah seperti bahan bakar minyak dan tarif air minum.
Kanwil DJPb juga turut memantau penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultramikro (Umi).
Nilai penyaluran dan debitur KUR tertinggi berada di Aceh Utara dan Pidie. Nilai penyaluran dan jumlah debitur KUR terendah berada di Sabang dan Gayo Lues.
Penyaluran masih didominasi oleh KUR dengan skema Mikro dan sektor Perdagangan Besar & Eceran, diikuti dengan sektor Pertanian, Perburuan & Kehutanan.
Selain itu, nilai penyaluran dan jumlah debitur UMi tertinggi di Bireuen, diikuti oleh Bener Meriah. PNM masih menjadi penyalur UMi terbesar di Aceh, diikuti dengan Komida Syariah dan LKMS Mahirah.
Saat ini, sudah terdapat penyaluran UMi di Kota Sabang sebanyak 120 Debitur dengan jumlah Rp 600 juta. Peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist memerlukan peningkatan kerja sama dengan stakeholders yang memahami kondisi perekonomian daerah baik dari praktisi maupun akademisi.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan terbuka untuk berkolaborasi dengan semua
pemangku kepentingan di Aceh baik itu untuk kebutuhan data maupun kajian bersama demi sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi masyarakat Aceh.
