Infoaceh.net, BANDA ACEH — Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dan Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah memimpin rapat koordinasi pembahasan penyusunan program kerja 100 hari pemerintahan baru.
Berlangsung di aula Gedung Mawardy Nurdin, komplek balai kota, rakor ini dikuti seluruh Kepala dan Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, Senin, 17 Februari 2025.
Saat membuka acara, Pj Sekdako Banda Aceh Bachtiar mengatakan, program kerja 100 hari Pemerintahan Illiza-Afdhal merupakan manifestasi visi “Banda Aceh Kota Kolaborasi” yang diproyeksikan dapat diukur dengan barometer yang jelas.
Visi ini disokong tujuh misi yang salah satunya “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar”. “Pelayanan dasar yang dimaksud mencakup bidang perumahan, kesehatan, keamanan dan ketertiban umum, infrastruktur, hingga sosial kemasyarakatan,” ujarnya.
“Program 100 hari pertama ini nanti juga menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan satu tahun anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh,” ujarnya lagi.
Pada kesempatan itu, Bachtiar turut menyampaikan secara garis besar kondisi defisit keuangan pemerintah terkini.
“Utang Pemko Banda Aceh 2024 Rp39,8 miliar, utang RSUD Meuraxa Rp 40 miliar, plus potensi utang tahun ini sekira Rp 86 miliar,” ungkapnya.
Ia pun mengajak segenap jajaran pemerintahan mendukung penuh kebijakan yang akan diambil Wali Kota Illiza dan Wakil Wali Kota Afdhal.
“Termasuk terhadap langkah-langkah strategis penyehatan keuangan Pemko Banda Aceh,” ujarnya.
Sementara dalam arahannya, Illiza mengatakan rakor program kerja 100 hari ini menjadi titik awal pembenahan kota.
“Saya minta hasil rakor ini nantinya bisa dengan komit ditindaklanjuti dan dapat diukur sejauh mana progresnya,” tegas Illiza.
Hasil rakor tersebut, ujarnya, dalam waktu dekat juga akan diserahkan kepada Bappeda selaku leading sector penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Banda Aceh 2025-2029.
Adapun janji-janji politik yang pernah disampaikan Illiza-Afdhal pada kampanye pilkada lalu, telah disinkronkan dengan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) kota, provinsi, dan nasional.
