Infoaceh.net, BANDA ACEH — Mantan Kombatan GAM Safrizal Gam-gam, mengingatkan agar Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) tidak mengadu domba antara eksekutif (Gubernur) dan legislatif (DPRA).
Safrizal menilai pernyataan yang dikeluarkan Ketua YARA yang meminta agar Zulfadli diganti dari posisi Ketua DPRA justru berpotensi memecah belah hubungan antara kedua lembaga tersebut.
Ia menyebutkan bahwa hal tersebut lebih sebagai upaya provokatif dan tidak konstruktif, yang bisa menciptakan ketegangan di antara pihak-pihak terkait.
“Persoalan Ketua DPRA mengkritik SK penunjukan Plt. Sekda Aceh merupakan tugas DPRA dalam hal mengawasi eksekutif,” kata Safrizal, Kamis (20/2/2025).
Safrizal Gam-gam berpendapat pernyataan Ketua YARA yang membela Alhudri terkesan memiliki kepentingan pribadi.
Menurutnya, Ketua DPRA tidak mengkritik sosok Alhudri secara pribadi, melainkan lebih kepada masalah administrasi soal SK Plt. Sekda Aceh.
Safrizal merasa YARA seharusnya tidak terlibat dalam hal ini karena yang dibahas adalah aspek administrasi, bukan karakter atau integritas Alhudri sebagai pribadi.
“Sikap Ketua YARA menunjukkan adanya agenda pribadi yang lebih mengutamakan kepentingan tertentu daripada membahas isu yang sebenarnya,” tegas mantan Anggota DPRA itu.
Hal yang sama juga disampaikan oleh KPA Alas Gayo, Arbiansyah. Ia menilai pernyataan Ketua DPRA Zulfadli, terkait persoalan administrasi sebenarnya dimaksudkan agar tidak ada masalah di kemudian hari, terutama jika persoalan SK Plt. Sekda Aceh ternyata memiliki cacat hukum.
Arbiansyah menekankan Zulfadli lebih fokus pada aspek administrasi yang harus jelas dan sah agar tidak menimbulkan masalah hukum di masa depan, bukan pada hal-hal yang bersifat personal atau menyerang individu tertentu.
Ia menilai Zulfadli tidak ingin ada masalah yang membelit Mualem, yang merupakan Gubernur Aceh sekaligus Ketua Partai, terkait administrasi SK Plt. Sekda Aceh.
“Zulfadli merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik dan kepentingan Mualem, terutama agar tidak ada dampak negatif apabila ada masalah hukum terkait administrasi SK tersebut,” jelasnya.
