Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haytar bersama pimpinan Partai Aceh
Banda Aceh – Aktivis Kebudayaan sekaligus Pendiri Institut Peradaban Aceh, Haekal Afifa meminta Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haythar menegur dan memperingatkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait polemik yang terjadi dengan Pemerintah Aceh saat ini.
Menurutnya, dalam beberapa kasus hubungan buruk antara legislatif dan eksekutif, Wali Nanggroe tidak pernah hadir untuk mencari dan memberi solusi sehingga menimbulkan persepi negatif publik dan bias opini.
“Dari dulu, Wali Nanggroe tidak pernah hadir untuk mempertemukan dan memberikan solusi terkait polemik dalam hubungan eksekutif dan legislatif,” tegas Haekal melalui siaran pers yang diterima, Senin (21/9).
Dia menambahkan, kondisi hubungan saat ini justru tidak terlihat substabtif, tapi lebih sarat kepentingan politis untuk memuluskan beberapa ambisi oknum DPRA.
“Saat ini, DPRA terlihat sedang membangun narasi politis dan melakukan framing opinion untuk menggalang dukungan publik agar membenci Pemerintah Aceh,” ungkap penerjemah buku Hasan Tiro ini.
Haekal juga meminta agar Wali Nanggroe Aceh sudah selayaknya menegur DPRA terkait langkah-langkah “provokatif” yang dibangun parlemen demi kepentingan politik praktis.
“Sebagai instrumen pemersatu, Wali Nanggroe memiliki wewenang untuk menegur DPRA agar tidak lagi ‘memprovokasi’ publik dengan narasi-narasi politik sehingga membuat masyarakat bingung apalagi saat ini pemerintah Aceh sedang fokus untuk penanganan covid, biarkan saja Pemerintah Aceh bekerja,” tutup Haekal. (IA)
