Efisiensi Tak Jalan, Rumah Tangga Gubernur/Wagub Aceh Habiskan Anggaran Rp 61,7 Miliar
Infoaceh.net, BANDA ACEH — Anggaran pada Biro Umum Kantor Gubernur Aceh yang mengurusi kebutuhan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh mendapat sorotan karena jumlahnya yang fantastis.
Pada Laman SIRUP LKPP disebutkan terdapat 138 kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp61.726.121.925.
Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) Nasruddin Bahar mengungkapkan ada beberapa kegiatan yang dinilai terlalu besar dan dianggap tidak terlalu mendesak.
Di antaranya pengadaan kendaraan dinas operasional (Toyota Zenix) Rp1.875.000.000.
Kendaraan dinas operasional (Pajero Sport) Rp3.850.000.000. Mobil operasional Rp3.500.000.000.
Pengadaan kamera (Dokumentasi Kegiatan Pimpinan) Rp200.000.000.
Pengadaan Ipad merek Apple Rp60.000.000. Pengadaan Iphone (Kegiatan Pimpinan) Rp140.000.000
Pengadaan Tablet Rp120.000.000, perangkat alat komunikasi pimpinan Rp199.800.000, pengadaan Apple Macbook Rp120.000.000.
Gorden Pendopo Gubernur Rp300.000.000, gorden Pendopo Wakil Gubernur Rp300.000.000.
Belanja Makan dan Minum Rapat Rp6.618.000.000, belanja makan dan minum aktivitas lapangan Rp3.786.250.000.
Belanja Pakaian Jas/Safari Rp1.125.000.000, pakaian Jas/Safari Rp.100.000.000, belanja Pakaian Dinas Lapangan Rp.200.000.000.
Pengadaan mobil operasional Rp9.225.000.000 (Pajero Sport) dianggap tidak terlalu mendesak karena mobil Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur sudah dianggarkan berupa Toyota Alparhd dan Toyota Camry sehingga anggaran yang mencapai miliaran rupiah tersebut seharusnya bisa dialihkan ke tempat lain yang membutuhkan.
Begitu juga pengadaan Iphone dan Tab dan alat komunikasi Pimpinan mencapai Rp 639.800.000 dinilai terlalu fantastis dan menghambur- hamburkan uang saja,” ujar Nasruddin Bahar dalam keterangannya, Selasa (22/4).
Ia menambahkan, kebijakan Pemerintah Pusat melakukan efisiensi anggaran berdampak langsung pada pengurangan anggaran untuk Aceh mencapai Rp317 miliar.
Tentu kebijakan Pemerintah Pusat tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan harus dihapus, tapi di sisi lain Pemerintah Aceh justru menghambur-hamburkan uang pada kegiatan yang tidak menyentuh langsung pada kehidupan masyarakat.
