Subulussalam, Infoaceh.net — Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Subulussalam untuk mengakselerasi penanganan dampak bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut.
Identifikasi kebutuhan logistik dan kepastian distribusi bantuan hingga ke tingkat tapak menjadi fokus utama agar penanganan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Marwan Nusuf, turun langsung meninjau kondisi lapangan pada Ahad (7/12/2025). Marwan hadir sekaligus menjalankan mandat sebagai Koordinator Penghubung Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kota Subulussalam untuk memastikan penanganan bencana berjalan tanpa hambatan.
Setibanya di Subulussalam, Marwan Nusuf menggelar rapat koordinasi intensif bersama Kepala BPBD Kota Subulussalam selaku Komando Tanggap Darurat beserta jajaran tim teknis di Posko Utama Penanganan Bencana.
Rapat tersebut bertujuan memperbarui peta kebutuhan logistik, memetakan hambatan distribusi, serta menyelaraskan data lapangan dengan laporan posko.
Koordinasi lintas sektor ini dinilai penting karena kondisi kebencanaan yang terus berubah, termasuk bertambahnya titik pengungsian dan akses-akses yang masih terputus akibat material longsor.
Di sela peninjauan, Marwan menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Aceh bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab nyata pemerintah provinsi dalam mendukung kabupaten/kota yang sedang menghadapi situasi krisis.
“Sesuai arahan pimpinan, kami hadir untuk memastikan tidak ada kekosongan penanganan. Kami melakukan koordinasi intensif untuk menginventarisasi kebutuhan logistik secara riil. Tujuannya satu: memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran, cepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Marwan.
Ia menyampaikan, efektivitas manajemen logistik sangat bergantung pada ketepatan data dan kelancaran komunikasi antara posko utama dan para relawan di lapangan.
Agar Bantuan Tidak Menumpuk di Posko
Marwan menyoroti pentingnya memastikan aliran logistik berjalan merata. Banyak daerah terdampak berada di lokasi yang sulit dijangkau akibat putusnya jalan atau jembatan, sehingga risiko ketimpangan distribusi sangat mungkin terjadi.
“Kita tidak ingin bantuan menumpuk di posko. Bantuan harus mengalir lancar ke warga. Kami ingin memastikan beban masyarakat yang terdampak bisa segera terangkat melalui penanganan yang terukur dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sinergi antara Pemerintah Aceh dan Pemko Subulussalam melalui tim penghubung ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan (recovery) sekaligus menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat berlangsung.
Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk terus berada di lapangan hingga kondisi benar-benar pulih dan layanan dasar bagi warga terdampak kembali stabil.
