Banda Aceh, Infoaceh.net — Pemerintah Aceh terus memantau perkembangan situasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran dan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah menyusul meningkatnya tensi keamanan di wilayah tersebut.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan hingga saat ini Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia belum merinci jumlah WNI berdasarkan asal daerah, termasuk yang berasal dari Aceh.
Data yang disampaikan kepada publik masih berupa jumlah keseluruhan WNI yang berada di Iran.
“Pihak Kementerian Luar Negeri belum menyampaikan klasifikasi WNI berdasarkan daerah asal, termasuk yang berasal dari Aceh, baik yang berada di Iran maupun di kawasan Timur Tengah lainnya,” ujar Muhammad MTA dalam keterangannya, Sabtu (7/2).
Namun demikian, berdasarkan informasi yang disampaikan Kementerian Luar Negeri, saat ini terdapat sekitar 329 WNI yang berada di Iran.
Mayoritas dari mereka merupakan mahasiswa dan pelajar yang menetap di beberapa kota, terutama di Qom dan Teheran.
Muhammad MTA menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mulai melakukan langkah evakuasi terhadap WNI dari Iran sejak Jum’at (6/3/2026).
Proses evakuasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan situasi keamanan di wilayah tersebut.
Pada tahap pertama, sebanyak 32 WNI telah berhasil dievakuasi melalui jalur darat menuju Azerbaijan.
Pemerintah Indonesia masih terus memantau kondisi keamanan dan menyiapkan langkah evakuasi lanjutan bagi WNI lainnya yang masih berada di Iran.
“Evakuasi tahap pertama telah dilakukan terhadap 32 orang melalui Azerbaijan. Pemerintah RI terus melanjutkan proses evakuasi selanjutnya sesuai dengan perkembangan situasi keamanan di lapangan,” jelasnya.
Sementara itu, untuk WNI yang berada di negara-negara lain di kawasan Timur Tengah, kondisi mereka dilaporkan relatif aman.
Pemerintah di negara-negara tersebut juga telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat, termasuk warga negara asing, agar membatasi aktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak demi menjaga keselamatan.
Pemerintah Aceh sendiri terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta untuk memperoleh informasi terbaru mengenai kondisi WNI, khususnya warga Aceh yang berada di wilayah terdampak.
“Pemerintah Aceh melalui BPPA di Jakarta terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait perkembangan situasi ini. Jika ada informasi terbaru, tentu akan segera kami sampaikan kepada rekan-rekan media,” pungkasnya.
