Banda Aceh, Infoaceh.net – Kinerja sektor perbankan di Provinsi Aceh terus menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam lima tahun terakhir.
Hingga posisi 31 Januari 2026, total aset perbankan di Aceh tercatat mencapai Rp62,23 triliun, atau meningkat 19,15 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Selain pertumbuhan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan sebesar 13,35 persen menjadi Rp44,57 triliun.
Sementara itu, penyaluran pembiayaan oleh perbankan mencatat pertumbuhan paling signifikan, yakni 52,15 persen hingga mencapai Rp47,41 triliun.
Dari sisi kualitas pembiayaan, rasio Non Performing Financing (NPF) masih berada pada level yang relatif sehat, yaitu di bawah 5 persen.
Di sisi lain, rasio Finance to Deposit Ratio (FDR) per Januari 2026 tercatat mencapai 106,38 persen, yang menunjukkan bahwa dana masyarakat yang dihimpun perbankan di Aceh hampir seluruhnya telah disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.
Namun demikian, data juga menunjukkan bahwa pembiayaan berdasarkan lokasi proyek masih lebih tinggi dibandingkan pembiayaan berdasarkan lokasi bank.
Hingga Januari 2026, pembiayaan berdasarkan lokasi bank tercatat sebesar Rp47,41 triliun, sedangkan pembiayaan berdasarkan lokasi proyek mencapai Rp53,94 triliun.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan di Aceh masih lebih besar dibandingkan dengan dana yang berhasil dihimpun di daerah.
Tingginya rasio FDR serta nilai pembiayaan yang melampaui DPK mengindikasikan adanya kebutuhan tambahan sumber pendanaan untuk mendukung aktivitas ekonomi di Aceh.
Karena itu, peningkatan arus investasi dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketersediaan sumber pendanaan di daerah.
Selain itu, diperlukan dukungan perbaikan ekosistem investasi agar mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Aceh.
Di sisi lain, lembaga jasa keuangan juga diharapkan mampu menghadirkan berbagai produk dan skema pembiayaan yang lebih inovatif serta adaptif, sehingga dapat menjawab kebutuhan pembiayaan masyarakat dan pelaku usaha secara lebih luas.
Sementara itu, kinerja Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Aceh menunjukkan dinamika tersendiri. Hingga Januari 2026, total aset BPRS tercatat sebesar Rp917 miliar, atau menurun 2,18 persen secara tahunan (yoy).
Dana Pihak Ketiga BPRS juga mengalami penurunan menjadi Rp565 miliar, atau turun 3,09 persen (yoy).
Begitu pula dengan penyaluran pembiayaan yang tercatat Rp696 miliar, turun 3,06 persen (yoy).
Meski demikian, terdapat perbaikan dari sisi risiko pembiayaan. Rasio NPF BPRS menurun dari 13,87 persen pada Desember 2025 menjadi 13,64 persen pada Januari 2026, yang menunjukkan adanya upaya pengendalian risiko kredit oleh lembaga keuangan tersebut.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh, Daddi Peryoga, menyatakan bahwa secara umum kinerja industri jasa keuangan di Aceh dalam lima tahun terakhir terus menunjukkan perkembangan yang positif.
Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan buka puasa bersama awak media massa di Banda Aceh, Kamis (12/3), yang digelar sebagai ajang silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara OJK dan media dalam membangun perspektif positif terhadap perekonomian Aceh.
“Kinerja perbankan syariah di Aceh terus menunjukkan tren yang positif. Bank Umum Syariah maupun BPRS mencatatkan pertumbuhan, baik dari sisi penghimpunan dana masyarakat maupun penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif,” ujar Daddi.
Menurutnya, perkembangan tersebut mencerminkan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, sekaligus menunjukkan peran strategis perbankan dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah.
Ia juga menambahkan bahwa kinerja sektor perbankan yang tetap terjaga di tengah berbagai tantangan memberikan optimisme terhadap pemulihan ekonomi Aceh, terutama setelah sejumlah wilayah terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025 lalu.
“Perkembangan kinerja sektor perbankan yang tetap terjaga dengan baik di tengah berbagai tantangan menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi masyarakat secara bertahap terus bergerak. Hal ini tentu menumbuhkan optimisme terhadap percepatan pemulihan ekonomi Aceh pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun 2025,” pungkasnya.
