Banda Aceh, Infoaceh.net – Partai Golkar mengusulkan pembentukan badan khusus untuk mengelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh agar penggunaannya lebih terarah, terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Gagasan ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Golkar sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, saat kunjungan ke DPD I Golkar Aceh di Banda Aceh, Jum’at (17/4/2026).
Menurut Doli, revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) tidak boleh hanya berhenti pada pembahasan besaran dana, tetapi harus memastikan tata kelola yang mampu mendorong percepatan pembangunan secara berkelanjutan.
“Jangan hanya bicara angka. Yang lebih penting adalah bagaimana dana itu dikelola dengan sistem yang jelas, terukur, dan memberi dampak langsung ke masyarakat,” ujar Doli.
Ia menegaskan, Golkar memiliki tanggung jawab historis terhadap lahirnya UUPA.
Salah satu tokoh partai, almarhum Ferry Mursyidan Baldan, turut berperan dalam perumusannya saat menjadi anggota DPR RI periode 2004–2009.
Dalam proses revisi UUPA yang kini bergulir di DPR RI, Panitia Kerja Baleg disebut telah beberapa kali turun ke Aceh untuk menyerap aspirasi.
Salah satu isu utama adalah keberlanjutan Dana Otsus yang akan berakhir pada 2027.
Terkait besaran dana, pembahasan masih berada pada kisaran 2 hingga 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, yang nantinya diputuskan melalui kesepakatan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.
Namun Doli mengingatkan, keberlanjutan dana harus diikuti dengan desain pembangunan jangka panjang yang jelas, bahkan hingga 20 tahun ke depan.
Karena itu, ia mendorong pembentukan badan khusus pengelola Otsus yang melibatkan lintas level pemerintahan—mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota—dengan fungsi menyeluruh, dari perencanaan hingga evaluasi.
“Harus ada indikator capaian yang konkret. 5 tahun seperti apa, 10 tahun bagaimana, sampai 20 tahun ke depan Aceh mau dibawa ke mana, itu harus jelas,” katanya.
Ia juga meminta DPD I Golkar Aceh di bawah kepemimpinan Salim Fakhry untuk lebih aktif menyusun arah pembangunan daerah secara detail, tidak hanya fokus pada regulasi, tetapi juga visi strategis jangka panjang.
“Perencanaan masa depan Aceh tidak bisa sporadis. Harus terstruktur dan berbasis target yang jelas agar manfaat Otsus benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
