Aceh Besar, Infoaceh.net — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar akhirnya angkat bicara terkait aksi mogok tenaga medis yang berujung pada penutupan 13 poliklinik di RSUD Aceh Besar.
Wakil Bupati Aceh Besar Syukri A Jalil, menilai persoalan yang terjadi lebih disebabkan oleh lemahnya komunikasi internal, bukan semata krisis struktural yang tidak bisa diselesaikan.
Dalam keterangannya, Senin (20/4/2026), Syukri mengajak seluruh tenaga kesehatan (nakes) untuk memperkuat koordinasi dan membangun komunikasi yang lebih terbuka demi menjaga keberlangsungan pelayanan publik.
“Setelah kita pelajari dan duduk bersama, persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik. Ada komunikasi yang sempat tersumbat, dan ini yang harus kita perbaiki ke depan,” ujarnya.
Ia menegaskan seluruh aparatur, baik ASN maupun tenaga kesehatan di lingkungan RSUD, merupakan bagian dari satu sistem pemerintahan yang memiliki tanggung jawab bersama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Syukri, Pemkab Aceh Besar tetap berkomitmen meningkatkan kualitas layanan kesehatan sebagai bagian dari visi pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Muharram Idris.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama mencari solusi terbaik demi pelayanan kepada masyarakat. Ini tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Sementara Direktur RSUD Aceh Besar, dr. Bunaiya Putra MKM memastikan persoalan keterlambatan pembayaran jasa medis (jasmed) sedang dalam proses penyelesaian.
Ia menyebut keterlambatan tersebut dipicu oleh penyesuaian regulasi dalam sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Jasmed adalah hak tenaga kesehatan dan pasti akan kita penuhi. Namun, ada perubahan regulasi yang harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku,” jelasnya.
Terkait isu kekosongan obat yang menjadi salah satu pemicu aksi mogok, Bunaiya membantah bahwa stok dalam kondisi kosong total.
Ia menyebut persediaan obat masih ada, meski diakui perlu adanya penambahan untuk memenuhi kebutuhan pasien.
“Stok obat tidak kosong, namun memang sedang kita upayakan penambahan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” katanya.
Sebelumnya, pelayanan kesehatan di RSUD Aceh Besar lumpuh setelah tenaga medis, termasuk dokter spesialis, melakukan aksi mogok massal. Sebanyak 13 poliklinik ditutup total, menyebabkan ratusan pasien tidak mendapatkan layanan rawat jalan.
Perwakilan dokter spesialis, dr. Irfan SpP, menyebut aksi tersebut dipicu oleh persoalan serius yang telah berlangsung lama, mulai dari kekosongan obat selama sekitar lima bulan, hingga belum dibayarkannya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejak Januari 2025 dan jasa medis sejak November 2025.
“Aksi ini adalah langkah terakhir karena persoalan tidak kunjung diselesaikan,” ungkapnya.
Para tenaga medis juga menilai lambatnya implementasi status BLUD sejak 2024 menjadi salah satu akar masalah yang berdampak pada sistem keuangan dan pelayanan rumah sakit.
Meski aksi mogok berlangsung, layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) tetap dibuka untuk memastikan penanganan pasien dalam kondisi darurat tetap berjalan.
Tenaga medis menegaskan akan terus menghentikan layanan rawat jalan hingga ada solusi konkret dari pemerintah daerah, termasuk pemenuhan obat-obatan, pembayaran hak tenaga kesehatan, serta pembenahan sistem manajemen rumah sakit.
