Jakarta, Infoaceh.net – Program pembukaan lahan baru, cetak sawah, dan optimasi lahan (oplah) yang menjadi andalan pemerintah dalam mendorong swasembada pangan nasional pada Tahun Anggaran 2026 menyedot anggaran jumbo lebih dari Rp2 triliun.
Di balik besarnya investasi negara tersebut, distribusi proyek dan konsentrasi penyedia jasa mulai menjadi perhatian karena sebagian nilai pekerjaan terpusat pada sejumlah perusahaan dan satuan kerja tertentu.
Berdasarkan hasil penelusuran terhadap data realisasi pengadaan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026, tercatat sedikitnya 405 paket pekerjaan terkait pembukaan lahan, cetak sawah, dan optimasi lahan dengan total komitmen anggaran mencapai Rp2,05 triliun.
Nilai tersebut setara sekitar seperempat dari keseluruhan belanja pengadaan instansi, menjadikan program perluasan lahan pertanian sebagai salah satu proyek prioritas terbesar yang dijalankan pemerintah tahun ini.
Sebagian besar anggaran digunakan untuk pekerjaan konstruksi fisik yang mencapai lebih dari Rp1,26 triliun. Paket-paket tersebut mencakup pembangunan sawah baru, pembukaan kawasan pertanian, pengembangan jaringan irigasi, hingga pekerjaan penataan lahan di berbagai wilayah strategis.
Selain konstruksi, anggaran ratusan miliar rupiah juga dialokasikan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian guna mendukung mekanisasi sektor pangan nasional.
Berbagai peralatan seperti traktor, combine harvester, power thresher, hingga bantuan benih padi untuk kawasan optimasi lahan menjadi bagian dari skema belanja tersebut.
Sementara itu, porsi yang lebih kecil dialokasikan untuk jasa konsultansi dan penyusunan dokumen teknis seperti Survey Investigation Design (SID) yang menjadi dasar pelaksanaan proyek di lapangan.
Dari sisi pelaksana program, proyek ini menunjukkan konsentrasi cukup tinggi pada sejumlah satuan kerja.
Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Jayapura menjadi pengelola anggaran terbesar dengan nilai kontrak mendekati Rp810 miliar. Posisi berikutnya ditempati Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan total komitmen lebih dari Rp515 miliar.
Besarnya alokasi di wilayah Papua memperlihatkan fokus pemerintah pada pengembangan kawasan pangan baru sebagai bagian dari strategi jangka panjang memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap sentra produksi konvensional di Pulau Jawa.
Di sisi penyedia, sejumlah perusahaan tercatat memperoleh nilai kontrak signifikan.
PT Corin Mulia Gemilang menjadi salah satu penyedia terbesar dengan akumulasi kontrak lebih dari Rp202 miliar. Perusahaan tersebut terlibat dalam penyediaan alat dan mesin pertanian yang menjadi tulang punggung mekanisasi kawasan cetak sawah.
Selain itu terdapat PT Bintang Sumber Silika, PT Mekar Papua Nusantara, PT Pura Barutama, serta PT Cahaya Sriwijaya Abadi yang mengerjakan berbagai paket konstruksi maupun pengadaan pendukung proyek perluasan lahan.
Besarnya konsentrasi nilai kontrak pada beberapa penyedia tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran.
Namun, pola distribusi anggaran dalam proyek bernilai triliunan rupiah tetap menjadi aspek penting yang perlu diawasi publik guna memastikan prinsip persaingan usaha yang sehat, efisiensi belanja negara, serta efektivitas program dalam mencapai target swasembada pangan.
Pengamat tata kelola pengadaan menilai proyek-proyek strategis dengan nilai besar membutuhkan transparansi lebih tinggi karena melibatkan dana publik yang sangat signifikan dan berdampak langsung terhadap agenda ketahanan pangan nasional.
Keberhasilan program cetak sawah dan optimasi lahan pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari seberapa besar lahan produktif baru yang benar-benar terwujud, peningkatan produksi pangan yang dihasilkan, serta manfaat ekonomi yang dirasakan petani di lapangan.
Disclaimer: Artikel ini disusun berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data realisasi pengadaan Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari dokumen pengadaan pemerintah. Informasi yang disajikan bertujuan untuk kepentingan transparansi, pengawasan publik, dan kajian tata kelola anggaran. Penyebutan nama perusahaan maupun satuan kerja tidak dimaksudkan sebagai indikasi pelanggaran hukum. Seluruh pihak tetap dianggap menjalankan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sampai terdapat putusan atau temuan resmi dari lembaga yang berwenang.
