Banda Aceh, Infoaceh.net – Di tengah gelontoran anggaran nasional senilai lebih dari Rp2,05 triliun untuk program pembukaan lahan, cetak sawah, dan optimasi lahan tahun 2026, porsi yang diterima Aceh terbilang relatif kecil.
Hasil penelusuran data pengadaan menunjukkan total paket yang terkait langsung dengan Aceh hanya bernilai sekitar Rp68,4 miliar atau sekitar 3,3 persen dari keseluruhan anggaran program nasional tersebut.
Sebaliknya, sebagian besar dana justru terkonsentrasi di kawasan Indonesia Timur. Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Jayapura tercatat mengelola proyek senilai hampir Rp810 miliar, atau lebih dari sebelas kali lipat dibanding total nilai paket yang terkait dengan Aceh.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai arah prioritas pembangunan lahan pertanian nasional. Meski Aceh selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pangan di Sumatera, alokasi anggaran cetak sawah dan optimasi lahan dalam skala besar justru lebih banyak diarahkan ke wilayah lain.
Data menunjukkan Aceh hanya memperoleh 14 paket pekerjaan yang sebagian besar terdiri atas proyek cetak sawah lintas provinsi, pengadaan benih kelapa pandan manis, serta jasa pengawasan konstruksi.
Paket terbesar yang terkait dengan Aceh berada dalam proyek cetak sawah regional yang mencakup Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Artinya, nilai kontrak tersebut tidak sepenuhnya dinikmati Aceh karena pelaksanaannya tersebar pada beberapa provinsi sekaligus.
Di tingkat kabupaten, nilai proyek yang masuk juga relatif terbatas. Aceh Besar dan Aceh Utara memperoleh program pengadaan benih kelapa genjah pandan manis masing-masing sekitar Rp1,7 miliar. Sementara Kabupaten Bireuen mendapatkan paket pengawasan proyek cetak sawah.
Jika dibandingkan dengan proyek-proyek jumbo di Papua dan Sulawesi yang mencapai ratusan miliar rupiah per satuan kerja, skala anggaran yang masuk ke Aceh terlihat jauh lebih kecil.
Di sisi lain, pemerintah pusat memiliki argumentasi bahwa pengembangan kawasan pangan baru saat ini difokuskan pada wilayah yang memiliki ketersediaan lahan luas untuk ekspansi pertanian skala besar, termasuk Papua Selatan dan sejumlah daerah di Indonesia Timur.
Meski demikian, pemerataan pembangunan pertanian tetap menjadi isu yang menarik untuk dicermati. Sebab, daerah-daerah yang selama ini menjadi sentra produksi pangan juga membutuhkan dukungan anggaran agar produktivitas dan daya saing sektor pertanian tetap terjaga.
Dengan total anggaran nasional yang menembus Rp2 triliun, publik kini dapat menilai sendiri bagaimana distribusi program cetak sawah dan optimasi lahan dilakukan, serta sejauh mana daerah seperti Aceh memperoleh manfaat dari salah satu proyek pangan terbesar pemerintah tersebut.
Disclaimer: Artikel ini disusun berdasarkan analisis data pengadaan pemerintah Tahun Anggaran 2026. Informasi yang disajikan bertujuan untuk kepentingan transparansi dan pengawasan publik. Perbandingan nilai anggaran antarwilayah tidak dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu daerah, melainkan menggambarkan distribusi program berdasarkan data yang tersedia. Tidak terdapat tuduhan pelanggaran hukum terhadap pihak mana pun dalam artikel ini.
