Jakarta, Infoaceh.net – Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat hingga tahun 2028.
Anggaran fantastis tersebut telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto, dan akan dicairkan secara bertahap selama tiga tahun ke depan.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai mengikuti rapat Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menurut Tito, Presiden telah memberikan lampu hijau terhadap kebutuhan anggaran pemulihan yang mencapai Rp100,1 triliun untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan maksimal serta mampu mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak bencana.
“Presiden sudah mengeluarkan direktif menyetujui total anggaran selama tiga tahun sebesar Rp100,1 triliun yang terbagi menjadi tiga tahapan,” kata Tito Karnavian.
Ia menjelaskan, pada tahun 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp38,9 triliun.
Selanjutnya pada 2027 dialokasikan Rp32,9 triliun dan pada 2028 sebesar Rp28,2 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat pemulihan berbagai sektor vital yang terdampak bencana, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, transportasi, pertanian hingga perikanan.
Tito mengungkapkan, pelaksanaan program rehab-rekon ini melibatkan 33 kementerian dan lembaga. Sebanyak 23 kementerian dan lembaga menjadi pelaksana utama yang langsung menangani kebutuhan masyarakat, sedangkan 10 kementerian dan lembaga lainnya berfungsi sebagai pendukung dan penguatan koordinasi.
Menurutnya, sebagian besar kementerian dan lembaga telah mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Bahkan sejumlah instansi sudah menerima pencairan dana dan mulai menjalankan program pemulihan di daerah terdampak.
“Kalau sudah ditransfer, maka speed-nya akan kencang sekali,” ujarnya.
Selain dukungan dari APBN melalui kementerian dan lembaga, pemerintah daerah juga memperoleh tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun guna mempercepat pemulihan ekonomi dan layanan publik.
Dari jumlah tersebut, Aceh menerima alokasi Rp1,6 triliun, Sumatera Barat Rp2,3 triliun, dan Sumatera Utara Rp6,1 triliun.
Tito menilai progres pemulihan di tiga provinsi tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Berbagai layanan dasar masyarakat yang sempat lumpuh kini mulai beroperasi kembali, termasuk rumah sakit, puskesmas, sekolah, pasar, SPBU, hingga jaringan listrik.
Di sektor pendidikan, pemerintah mencatat sebanyak 4.922 sekolah terdampak telah masuk dalam tahap penanganan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah sekolah yang terpaksa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di lokasi darurat akibat bangunan sekolah mengalami kerusakan berat atau harus direlokasi ke kawasan yang lebih aman.
Sementara itu, pembangunan hunian sementara bagi korban bencana juga hampir rampung. Pemerintah mencatat sekitar 97 persen hunian sementara telah selesai dibangun. Bahkan berdasarkan laporan terbaru dari pemerintah daerah, hampir tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda-tenda pengungsian.
Meski demikian, Tito menegaskan masih terdapat pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan, terutama pembangunan infrastruktur permanen yang menjadi tulang punggung aktivitas masyarakat.
“Prioritas kita ke depan yang paling utama adalah infrastruktur, mempermanenkan jalan dan jembatan daerah yang belum tersentuh,” tegasnya.
Menko PMK Pratikno menambahkan pemerintah tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan seluruh program pemulihan dapat berjalan efektif di lapangan. Pengawasan, monitoring, dan pelaporan akan diperkuat untuk menghindari tumpang tindih program serta memastikan setiap kebutuhan masyarakat terdampak dapat terlayani.
“Kami membahas bagaimana meningkatkan pengawasan, monitoring, dan pelaporan untuk menjamin tidak ada yang terlewatkan serta memastikan sinergi antarlembaga berjalan baik,” kata Pratikno.
Besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Namun di sisi lain, publik juga menaruh harapan besar agar dana ratusan triliun tersebut benar-benar tepat sasaran, transparan, dan mampu menghasilkan pembangunan yang lebih tangguh terhadap risiko bencana di masa mendatang.
