SABANG, Infoaceh.net — Nyawa warga Sabang tampaknya harus terus dipertaruhkan di atas gelombang laut demi urusan dapur.
Sistem transportasi pengangkutan Liquefied Petroleum Gas (Elpiji) dari daratan Aceh menuju Pulau Sabang saat ini berada dalam kondisi mengenaskan dan jauh dari kata layak.
Mengandalkan kapal kayu tradisional sekelas kapal nelayan untuk mengangkut muatan berbahaya (B3), distribusi energi ini layaknya bom waktu yang siap meledak kapan saja.
Ironisnya, insiden karamnya kapal pengangkut tabung gas di jalur Banda Aceh – Sabang sering terjadi dan bukan lagi barang baru.
Publik menilai ada pembiaran masif dan sikap tutup mata dari pihak-pihak terkait, terutama Pertamina, terhadap standar keselamatan yang sangat berisiko ini.
Dosa berlapis manajemen distribusi ini tidak berhenti pada armadanya saja. Lokasi bongkar muat elpiji yang notabene merupakan barang mudah terbakar dan meledak justru dipaksa bercampur di pelabuhan penumpang umum.
Jika terjadi insiden atau percikan api kecil saja, area publik ini dipastikan akan berubah menjadi zona bencana yang mengancam ratusan jiwa manusia di sekitarnya.
Praktik primitif dan berbahaya ini herannya telah dibiarkan berlangsung bertahun-tahun tanpa ada langkah konkret untuk memisahkan dermaga logistik berbahaya dari aktivitas warga.
Melempar Bola Panas: “Bukan Salah Pertamina”
Menanggapi tudingan miring tersebut, PT Gas Aneuk Meugah Sabang selaku Agen Resmi Elpiji Pertamina di Sabang, Munazar Ismail, langsung pasang badan dan melempar tanggung jawab regulasi.
Ia menegaskan Pertamina tidak memiliki kuasa untuk menentukan kelayakan armada tersebut.
“Jadi yang tentukan standarnya bot angkutan gas LPG bukan Pertamina, tapi pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP),” cetus Munazar Ismail, Sabtu (20/6/2026).
Menurutnya, penggunaan kapal kayu ini merupakan “solusi purba” yang lahir sejak awal tahun 2007. Kala itu, pihak Syahbandar melarang keras truk gas LPG naik ke kapal feri karena dianggap membahayakan penumpang.
Alih-alih berinovasi menyediakan kapal khusus yang aman, jalan pintas justru diambil dengan menggunakan bot kayu pasca-koordinasi dengan Syahbandar Malahayati.
Alasan klasik di balik abainya keselamatan ini bermuara pada satu hal: anggaran.
Agen resmi berdalih bahwa pengadaan kapal khusus yang sesuai standar keselamatan membutuhkan biaya investasi yang fantastis, yakni mencapai Rp2 miliar. Angka ini diklaim akan melonjakkan biaya operasional ke tingkat yang tidak masuk akal.
Jika standar keselamatan internasional itu dipaksakan, rakyat kecil di Kepulauan Sabang yang harus menanggung akibatnya.
Harga gas Elpiji 3 kg bersubsidi diprediksi bakal meroket hingga menyentuh angka Rp100 ribu lebih per tabung sebuah nominal yang jelas mencekik leher warga dan berada di luar batas kewajaran.
“Biaya operasional cukup mahal, tentu berpengaruh pada harga HET-nya yang di luar kewajaran atau jangkauan,” tambah Munazar.
Hingga saat ini, pihak keagenan mengklaim masih terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Sabang terkait opsi pelabuhan bongkar muat yang aman.
Namun, selama koordinasi tersebut hanya berakhir di atas meja rapat, masyarakat Sabang terpaksa harus terus hidup berdampingan dengan risiko ledakan di pelabuhan dan harga yang menyandera pilihan mereka: membayar murah dengan taruhan nyawa, atau membeli aman dengan harga yang tak masuk akal.
