MEDAN, Infoaceh.net – Serikat Pekerja Pertamina UPMS I Medan (SPP UPMS I) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan penolakan tegas terhadap rencana streamlining atau perampingan struktur anak usaha PT Pertamina, khususnya terkait rencana penggabungan PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) ke dalam PT Elnusa Tbk.
Penolakan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada persoalan perubahan struktur organisasi maupun efisiensi korporasi. Serikat pekerja menilai rencana tersebut perlu dikaji secara mendalam karena menyangkut posisi PDSI sebagai perusahaan yang menjalankan kemampuan strategis di sektor hulu minyak dan gas bumi.
Ketua Umum SPP UPMS I Medan, Irsal, mengatakan pekerja pada dasarnya tidak menolak langkah efisiensi dan penyederhanaan struktur di lingkungan Pertamina.
Namun, menurutnya, efisiensi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kemampuan inti dan kendali negara terhadap sektor energi strategis.
Pernyataan itu disampaikan Irsal saat melakukan kunjungan kepada konstituen serikat pekerja di Fuel Terminal Medan, Labuhan Deli, Selasa (15/9/2026).
“Saat ini kita dihadapkan pada rencana streamlining anak usaha Pertamina. Salah satu yang sangat mencolok dan berisiko adalah rencana penggabungan urat nadi hulu migas kita, yaitu PT PDSI, ke dalam entitas perusahaan terbuka PT Elnusa Tbk,” ujar Irsal dalam keterangannya, Kamis (17/9).
Menurutnya, PDSI memiliki kompetensi yang berkaitan langsung dengan kegiatan hulu migas, terutama dalam bidang engineering, teknologi dan drilling.
Kemampuan tersebut dianggap sebagai bagian penting dari kapasitas strategis Pertamina dalam menjalankan kegiatan eksplorasi dan produksi migas.
Karena itu, perubahan struktur PDSI dinilai tidak dapat dipandang hanya sebagai langkah administratif untuk menyederhanakan jumlah anak usaha.
Efisiensi Jangan Jadi Pintu Privatisasi
Irsal menegaskan, pekerja mendukung upaya manajemen meningkatkan efisiensi, termasuk mengurangi fungsi yang tumpang tindih dan menyederhanakan struktur organisasi.
Namun, ia mengingatkan agar agenda efisiensi tidak mengarah pada berkurangnya penguasaan negara terhadap kemampuan strategis di sektor energi.
“Efisiensi adalah alat, namun kedaulatan energi adalah kepentingan strategis nasional. Jangan pernah jadikan efisiensi sebagai pintu masuk bagi privatisasi terselubung. Jangan biarkan hitung-hitungan di atas kertas merenggut kendali negara,” tegasnya.
SPP UPMS I Medan memandang kemampuan drilling memiliki posisi penting dalam rantai bisnis hulu migas. Penguasaan terhadap kemampuan tersebut, menurut serikat pekerja, berkaitan dengan keberlangsungan kapasitas teknis nasional sekaligus kemampuan Pertamina dalam menjalankan operasi hulu.
Kekhawatiran utama serikat pekerja kemudian mengarah pada status PT Elnusa Tbk sebagai perusahaan terbuka.
Masuknya PDSI ke dalam struktur perusahaan terbuka tersebut dinilai perlu dijelaskan secara transparan, terutama mengenai bagaimana mekanisme pengendalian dan arah strategis bisnis akan berlangsung setelah perubahan struktur dilakukan.
“Pertanyaan kita sangat jelas: setelah dirampingkan dan dimasukkan ke perusahaan Tbk, siapa yang kelak memegang kendali? Negara atau pemilik modal saham publik?” kata Irsal.
Empat Tuntutan Serikat Pekerja
Atas rencana tersebut, SPP UPMS I Medan menyampaikan empat tuntutan kepada manajemen Pertamina.
Pertama, menetapkan bisnis drilling dan operasional PDSI sebagai aset strategis negara yang tidak boleh diubah skema kepemilikannya secara sembarangan.
Kedua, membatalkan aksi korporasi yang berpotensi mengurangi kendali negara atas aset dan kemampuan strategis di sektor migas.
Ketiga, membuka secara transparan dampak jangka panjang dari rencana peleburan atau penggabungan PDSI terhadap struktur kepemilikan dan kendali negara.
Keempat, memastikan seluruh program streamlining berorientasi pada penguatan kedaulatan energi nasional, bukan sekadar mengejar efisiensi struktur korporasi.
Bagi serikat pekerja, penyederhanaan struktur Pertamina seharusnya tetap mempertahankan kompetensi inti yang selama ini menjadi penopang bisnis hulu migas.
PDSI Diminta Tetap di Bawah Pertamina
Irsal menegaskan sikap SPP UPMS I Medan bahwa PDSI harus tetap berada dalam kendali Pertamina.
“PDSI harus tetap 100 persen Pertamina. Penyederhanaan struktur Pertamina seharusnya tetap menjaga kekuatan kemampuan inti perusahaan serta integrasi rantai bisnis dari hulu hingga hilir,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa bagi serikat pekerja, persoalan streamlining bukan hanya menyangkut jumlah perusahaan atau efisiensi biaya, tetapi juga menyangkut bagaimana Pertamina mempertahankan kompetensi strategis dan penguasaan terhadap rantai bisnis energi nasional.
SPP UPMS I Medan berharap setiap rencana restrukturisasi dilakukan dengan kajian yang terbuka, mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dan memberikan kejelasan kepada pekerja mengenai dampaknya terhadap organisasi, aset, kompetensi serta keberlangsungan bisnis Pertamina.
Serikat pekerja juga meminta agar kebijakan korporasi yang menyangkut anak usaha strategis tidak hanya diukur berdasarkan efisiensi finansial jangka pendek, tetapi turut mempertimbangkan aspek penguasaan teknologi, sumber daya manusia, kemampuan operasional dan kepentingan strategis negara di sektor energi.
