Banda Aceh, Infoaceh.net – Keputusan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh menghentikan sementara penggunaan Jalan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah menuai kritik keras dari Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan negara sekaligus bukti kegagalan pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ekologis yang melanda Aceh sejak akhir November 2025 lalu.
Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh, Alfian, menegaskan bahwa penghentian penggunaan jalan yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat justru menunjukkan negara hadir bukan untuk memberikan solusi, melainkan sekadar merespons kritik publik atas lambannya penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
“Menurut kami, pertama, langkah BPJN tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan pengurus negara,” kata Alfian yang juga Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).
Menurut Alfian, alasan BPJN yang menyebut ruas jalan tersebut belum layak digunakan dan berpotensi membahayakan pengguna, justru semakin mempertegas kegagalan pemerintah pusat maupun daerah dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Koalisi mengapresiasi inisiatif masyarakat yang secara mandiri memperbaiki akses jalan dan jembatan yang putus sejak tujuh bulan lalu.
Menurut mereka, kekompakan warga menjadi bukti bahwa solidaritas sosial mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat ketika negara dinilai lamban bertindak.
“Kami mengapresiasi langkah masyarakat sebagai upaya alternatif atas kegagalan pengurus negara dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ekologis. Kekompakan dan kebersamaan masyarakat mampu membuka kembali akses jalan yang telah terputus selama kurang lebih tujuh bulan. Hal itu sangat bermanfaat bagi aktivitas dan perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Namun, lanjut Alfian, keberhasilan masyarakat justru direspons secara negatif oleh pemerintah.
Kehadiran BPJN di lokasi, menurutnya, bukan untuk menghadirkan kepastian dan solusi, tetapi sebagai bentuk reaksi setelah kegagalan pemerintah dalam memperbaiki akses vital tersebut menjadi sorotan publik.
“Jembatan Enang-Enang sudah putus sejak akhir November 2025. Pertanyaannya, di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama tujuh bulan ini? Apakah negara sengaja membiarkan masyarakat kesulitan mengakses sekolah, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi?” katanya.
Menurut Koalisi, lambannya penanganan infrastruktur tidak hanya terjadi di Enang-Enang. Di sejumlah daerah terdampak bencana lainnya di Aceh, masyarakat bahkan masih harus menggunakan sling, perahu karet, hingga berenang untuk menyeberang menuju sekolah, kebun, kantor, maupun fasilitas umum lainnya.
Karena itu, mereka menilai klaim pemerintah yang menyebut kondisi Aceh telah kembali normal tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
“Klaim bahwa Aceh sudah normal hanya sebatas upaya membangun narasi publik. Fakta di lapangan justru menunjukkan masih banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan akibat kerusakan infrastruktur,” tegasnya.
Koalisi juga mengingatkan pemerintah agar tidak membangun persepsi bahwa seluruh persoalan pascabencana telah selesai, sebab masih banyak pekerjaan rumah yang belum dituntaskan.
“Masyarakat masih membutuhkan pembangunan kembali rumah dan sekolah, perbaikan jalan dan jembatan, peningkatan layanan kesehatan, serta pemulihan lahan produktif yang rusak akibat bencana ekologis,” kata Alfian.
Sebelumnya, Kepala BPJN Aceh, Zulkarnaini, secara resmi menyampaikan menghentikan sementara penggunaan Jalan Enang-Enang yang sedang diperbaiki masyarakat secara swadaya. Keputusan tersebut disampaikan langsung di hadapan warga pada Senin (22/6/2026).
Dalam video yang beredar luas di media sosial, Zulkarnaini meminta masyarakat menghentikan aktivitas di ruas tersebut dan beralih menggunakan jalur alternatif melalui Wer Lah demi keselamatan bersama.
“Jalan ini kita stop, beralih ke jalan Wer Lah, demi keselamatan kita semua,” ujar Zulkarnaini.
Tokoh masyarakat yang memimpin gerakan swadaya perbaikan jalan, Syahrial, menyatakan tetap melanjutkan pekerjaan pengaspalan karena dana donasi dari masyarakat telah terlanjur digunakan.
“Kami tetap melanjutkan pengaspalan, karena sedikit lagi siap. Uang donasi sudah kami bayarkan untuk itu,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Zulkarnaini menyebut pekerjaan yang dilakukan masyarakat berpotensi sia-sia karena kondisi jalan masih sangat rentan rusak apabila terjadi hujan.
“Nanti percuma bapak mengaspal. Ini saya lihat, sekali hujan dibawa semua,” katanya.
Ia bahkan menyarankan agar dana donasi yang masih tersisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang dianggap lebih bermanfaat.
Kehadiran BPJN di lokasi pembangunan swadaya tersebut memunculkan beragam respons dari masyarakat. Sebagian warga menilai pemerintah seharusnya lebih mengedepankan percepatan pembangunan permanen daripada sekadar menghentikan upaya masyarakat yang selama ini menjadi satu-satunya solusi bagi kelancaran mobilitas warga.
Enang-Enang selama ini merupakan akses utama yang menghubungkan sejumlah wilayah di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireuen. Jalur tersebut juga menjadi urat nadi distribusi kebutuhan pokok dan hasil pertanian masyarakat.
Akibat lambannya pembangunan akses permanen, masyarakat akhirnya mengambil inisiatif membangun jembatan dan memperbaiki jalan secara swadaya agar roda ekonomi dan aktivitas sosial tidak lumpuh lebih lama.
Hingga kini, pembangunan jembatan swadaya tersebut dikabarkan telah mencapai sekitar 80 persen.
