Banda Aceh, Infoaceh.net – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kota Banda Aceh menuai sorotan.
Anggota DPRK Banda Aceh dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkasmi, mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB yang dinilai memicu banyak keluhan dari masyarakat.
Menurut Zulkasmi, sejumlah orang tua mengaku kecewa karena anak mereka yang berdomisili dekat dengan sekolah tujuan justru tidak diterima.
Sebaliknya, terdapat siswa yang berdomisili lebih jauh namun dinyatakan lulus pada sekolah yang sama.
“Ini menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan Kota Banda Aceh. Jangan sampai anak-anak Banda Aceh tidak dapat menikmati pendidikan di sekolah yang berada di lingkungan tempat tinggalnya sendiri,” kata Zulkasmi Dalam keterangannya, Rabu (8/7/2026).
Ia menilai berbagai persoalan yang muncul selama proses penerimaan murid baru harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem SPMB tidak semakin menurun.
Tak hanya menyoroti mekanisme penerimaan siswa baru, Zulkasmi juga meminta Wali Kota Banda Aceh mengevaluasi kinerja seluruh kepala sekolah SD dan SMP negeri.
Menurutnya, banyak kepala sekolah yang telah menduduki jabatan lebih dari lima tahun sehingga diperlukan penyegaran kepemimpinan.
“Kami meminta Wali Kota Banda Aceh mengevaluasi seluruh kepala sekolah SD dan SMP. Mungkin mereka sudah terlalu lama menjabat sehingga diperlukan penyegaran demi meningkatkan mutu tata kelola sekolah,” ujarnya.
Zulkasmi juga mendesak seluruh kepala sekolah memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai mekanisme penerimaan siswa baru, termasuk variabel dan indikator yang digunakan dalam proses seleksi.
“Jangan hanya menyampaikan aturan secara normatif atau beretorika. Kepala sekolah SD maupun SMP harus menjelaskan kepada masyarakat variabel dan indikator apa yang digunakan untuk menentukan seorang siswa diterima atau tidak diterima di sekolah. Masyarakat berhak mengetahui ukuran yang dipakai sehingga proses SPMB benar-benar transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurut mantan Keuchik Gampong Jeulingke tersebut, hingga kini masih banyak orang tua yang belum memperoleh penjelasan memadai mengenai alasan anak mereka tidak diterima di sekolah yang dipilih.
“Banyak orang tua bertanya, sebenarnya dengan sistem seperti ini, ke mana lagi anak-anak Banda Aceh harus bersekolah? Pertanyaan itu harus dijawab dengan data dan penjelasan yang jelas, bukan sekadar menyampaikan bahwa semuanya sudah sesuai aturan,” katanya.
Zulkasmi juga mengutip pepatah Aceh, “Buya Krueng terdodong, buya tamong meurezeki,” sebagai pengingat agar kebijakan publik tidak sampai membuat masyarakat setempat merasa tersisih.
“Filosofi itu menjadi pengingat agar kebijakan pendidikan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Kota Banda Aceh tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh segera memberikan penjelasan secara terbuka terkait pelaksanaan SPMB, termasuk dasar penetapan kelulusan pada setiap jalur penerimaan.
Sebagai wakil rakyat, Zulkasmi menegaskan DPRK Banda Aceh akan terus mengawal sektor pendidikan agar setiap anak memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan yang bermutu.
“Evaluasi total harus dilakukan, baik terhadap pelaksanaan SPMB maupun kinerja kepala sekolah. Tujuannya bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap kebijakan pendidikan benar-benar adil, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Kota Banda Aceh,” tutupnya.
