Banda Aceh, Infoaceh.net – Setelah sebelumnya menyoroti capaian Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) di bawah kepemimpinan Nasri Djalal, Infoaceh.net kembali menemukan fakta menarik dari sisi administrasi pengadaan.
Hasil telaah terhadap dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026 yang dibandingkan dengan data realisasi pengadaan menunjukkan anggaran belanja pegawai dan operasional BPMA mencapai Rp12.586.140.000.
Nilai tersebut tersebar pada sejumlah paket strategis, mulai dari Benefit Kesehatan Pegawai senilai Rp5.694.532.000, Alih Daya Pengelolaan Tenaga Operasional sebesar Rp4.392.576.000, hingga Sewa Kendaraan Operasional yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Namun, di balik besarnya anggaran tersebut, Infoaceh.net menemukan anomali administrasi.
Sedikitnya terdapat dua paket dengan total pagu Rp501.510.000 yang belum terlihat pada data realisasi yang dianalisis. Paket tersebut terdiri atas Belanja Barang Operasional Lainnya sebesar Rp473.980.000 dan Tes Medical Check Up Calon Pegawai BPMA sebesar Rp27.530.000.
Sebaliknya, sejumlah paket bernilai besar sudah memiliki realisasi. Benefit Kesehatan Pegawai terealisasi Rp5.684.930.500, sedangkan Alih Daya Pengelolaan Tenaga Operasional tercatat terealisasi Rp4.115.244.000. Paket sewa kendaraan operasional pejabat dan kendaraan lapangan juga telah menunjukkan progres realisasi.
Perbedaan antara data perencanaan dan data realisasi ini belum dapat diartikan sebagai pelanggaran. Namun, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan administratif yang patut dijelaskan kepada publik: apakah kedua paket tersebut masih berproses, dibatalkan, belum berkontrak, atau belum diperbarui pada sistem pengadaan.
Temuan ini menjadi penting karena BPMA merupakan lembaga yang mengelola sektor migas Aceh dengan nilai anggaran yang tidak kecil. Transparansi setiap tahapan pengadaan, termasuk sinkronisasi antara data RUP dan realisasi, merupakan bagian dari akuntabilitas penggunaan keuangan negara.
Infoaceh.net akan meminta penjelasan resmi kepada Kepala BPMA Nasri Djalal beserta pejabat pengadaan mengenai status kedua paket tersebut serta alasan belum munculnya data realisasi pada sistem yang menjadi dasar analisis.
