Banda Aceh, Infoaceh.net – Pemerintah Aceh diminta mengubah pola komunikasi dan koordinasi dalam setiap pertemuan resmi Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dengan para menteri di Jakarta.
Pertemuan antara kepala daerah dengan menteri dinilai tidak boleh berhenti pada agenda protokoler, foto bersama, penyampaian aspirasi secara umum, atau sekadar laporan kegiatan.
Setiap pertemuan harus dipersiapkan sebagai forum strategis untuk memperjuangkan kepentingan Aceh, membuka akses terhadap program pemerintah pusat, memastikan anggaran turun ke daerah, sekaligus menyelesaikan persoalan yang selama ini belum tuntas.
Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, mengatakan Gubernur Aceh harus dibekali data dan informasi yang lengkap sebelum menghadiri pertemuan dengan kementerian.
Menurutnya, gubernur tidak seharusnya dibiarkan menghadapi pertanyaan teknis seorang diri, sementara pejabat yang memiliki kewenangan dan menguasai data justru tidak berada dalam forum.
“Kalau pertemuannya membahas pertanian, bawa Dinas Pertanian dan Perkebunan serta seluruh data yang diperlukan. Kalau membahas infrastruktur, libatkan dinas teknis terkait. Jangan sampai Gubernur harus menjawab sendiri persoalan teknis yang seharusnya dapat dijelaskan langsung oleh pejabat yang membidanginya,” ujar Nasruddin Bahar dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).
Jangan Jadikan Pertanyaan Menteri sebagai Polemik
TTI menilai pertemuan Mualem dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta beberapa hari lalu semestinya menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, ketika Menteri Pertanian menanyakan perkembangan bantuan serta pemulihan lahan pertanian masyarakat yang rusak akibat banjir di Aceh, pertanyaan tersebut sejatinya membutuhkan jawaban yang tidak sekadar normatif.
Ada sejumlah data penting yang semestinya tersedia dalam forum tersebut, mulai dari luas lahan pertanian yang terdampak, jumlah petani yang terkena dampak, tingkat kerusakan, lokasi lahan, bantuan yang sudah disalurkan, progres rehabilitasi, kebutuhan lanjutan hingga kendala yang masih dihadapi masyarakat.
“Pertanyaan seperti itu harus dijawab dengan data. Karena itu kehadiran dinas teknis sangat penting. Jangan sampai gubernur harus menjelaskan sesuatu yang secara teknis berada dalam kewenangan dan penguasaan dinas,” kata Nasruddin.
Menurut TTI, pertanyaan seorang menteri mengenai perkembangan program pemerintah pusat di daerah merupakan sesuatu yang wajar.
Karena itu, tidak tepat jika pertanyaan tersebut kemudian dibingkai sebagai bentuk upaya menyudutkan atau menyalahkan Gubernur Aceh.
“Selevel menteri tentu wajar bertanya bagaimana perkembangan program kementeriannya di daerah. Itu bukan berarti menyalahkan Gubernur. Justru pertanyaan seperti itu harus mampu dijawab dengan data yang kuat,” ujarnya.
TTI mengingatkan orang-orang di sekitar Gubernur Aceh agar tidak reaktif setiap kali muncul pertanyaan kritis dari pemerintah pusat.
Menurut Nasruddin, kritik atau pertanyaan dari kementerian seharusnya menjadi bahan evaluasi internal Pemerintah Aceh, bukan justru dibalas dengan menyalahkan pihak lain.
Jika sebuah program pusat yang dilaksanakan di Aceh belum berjalan optimal, maka yang perlu diperiksa adalah bagaimana koordinasi pemerintah daerah, bagaimana pelaksanaan di lapangan, apakah data telah diperbarui, apakah penerima manfaat telah teridentifikasi dengan benar, serta apa saja hambatan yang membuat program tersebut belum mencapai target.
“Jangan terburu-buru menyalahkan kementerian ketika muncul pertanyaan kritis. Evaluasi dulu kesiapan Pemerintah Aceh. Apakah datanya ada? Apakah dinas teknis dilibatkan? Apakah perkembangan program benar-benar diketahui secara detail?” tegas Nasruddin.
Ia menilai persoalan tersebut bukan semata soal siapa yang hadir dalam sebuah pertemuan, tetapi menyangkut kemampuan Pemerintah Aceh memanfaatkan akses politik dan pemerintahan untuk menghasilkan kebijakan konkret bagi masyarakat.
Nasruddin menegaskan Gubernur Aceh memiliki posisi strategis sebagai pengambil keputusan dan representasi Pemerintah Aceh. Namun, gubernur tidak mungkin menguasai seluruh detail teknis dari setiap sektor pemerintahan.
Karena itu, sistem pendukung di belakang gubernur harus bekerja secara profesional.
“Jangan biarkan Mualem datang menghadapi menteri tanpa dukungan data dan pejabat teknis. Gubernur adalah pengambil keputusan, tetapi rincian teknis harus dijelaskan oleh dinas yang menguasai persoalan,” katanya.
Menurutnya, pola seperti ini seharusnya menjadi standar dalam setiap agenda gubernur dengan pemerintah pusat.
Jika agenda membahas pertanian, maka dinas terkait harus membawa peta persoalan dan data terbaru. Jika membahas jalan dan jembatan, dinas teknis harus menyiapkan daftar prioritas lengkap dengan kebutuhan anggaran. Jika membahas kesehatan, pendidikan, energi, perikanan atau sektor lainnya, masing-masing dinas harus datang dengan data dan proposal yang jelas.
Dengan demikian, pertemuan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi dapat langsung diarahkan pada keputusan dan tindak lanjut.
Setiap Pertemuan Harus Menghasilkan Target
TTI juga mendorong Pemerintah Aceh menyusun briefing paper atau bahan khusus sebelum gubernur menghadiri pertemuan dengan menteri.
Dokumen tersebut, kata Nasruddin, setidaknya memuat persoalan utama, data pendukung, kebutuhan Aceh, usulan program, kebutuhan anggaran, target yang ingin dicapai serta langkah tindak lanjut setelah pertemuan.
“Jangan datang ke kementerian hanya membawa daftar permintaan. Bawa data, bawa solusi, bawa desain program dan jelaskan apa yang dibutuhkan dari pemerintah pusat,” katanya.
Menurutnya, Aceh memiliki banyak persoalan strategis yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama setelah bencana besar yang berdampak terhadap infrastruktur, pertanian, perikanan, permukiman dan perekonomian masyarakat.
Momentum pertemuan dengan menteri karena itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Jangan sampai sebuah pertemuan hanya menghasilkan foto, pernyataan politik dan berita seremoni, tetapi tidak jelas apa yang diperoleh Aceh setelahnya.
“Harus jelas apa yang mau diperjuangkan, berapa kebutuhan anggarannya, program apa yang diminta, siapa yang bertanggung jawab dan kapan tindak lanjutnya,” ujar Nasruddin.
Ia menambahkan, masyarakat Aceh pada akhirnya tidak membutuhkan banyak seremoni, tetapi membutuhkan hasil yang dapat dirasakan.
“Pertemuan dengan menteri bukan ajang seremonial. Bekali Mualem dengan data, bawa dinas teknis dan pastikan setiap pertemuan menghasilkan sesuatu yang konkret untuk rakyat Aceh,” tutup Nasruddin.
