BATAM, Infoaceh.net – Gubernur Aceh Muzakir Manaf berhalangan hadir dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sumatera Tahun 2026 yang berlangsung di Batam, Rabu (12/8/2026).
Dalam agenda strategis yang mempertemukan unsur pimpinan daerah se-Sumatera tersebut, Gubernur Aceh diwakili Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah. Kehadiran Fadhlullah menjadi representasi Pemerintah Aceh dalam forum yang membahas penguatan koordinasi, stabilitas daerah, serta berbagai persoalan strategis yang dihadapi wilayah Sumatera.
Wagub Fadhlullah hadir didampingi Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun. Turut hadir Ketua DPRA Zulfadhli, Kasdam IM Brigjen TNI Dwi Sasongko, Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo beserta jajaran Forkopimda Aceh dan para bupati/wali kota se-Aceh.
Rakor tersebut dirangkai dengan kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatera.
Forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan unsur TNI, Polri, kejaksaan, intelijen, DPRD, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Mendagri Minta Forkopimda Solid
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya menekankan pentingnya kekompakan dan soliditas Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah.
Menurut Tito, masing-masing unsur Forkopimda memiliki kewenangan dan kekuatan yang berbeda. Karena itu, seluruh kekuatan tersebut harus dikelola melalui komunikasi dan koordinasi yang baik agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Intinya, kita minta Forkopimda semakin kompak, semakin solid, karena masing-masing punya power sendiri-sendiri. Kejaksaan punya power, TNI punya power, polisi punya power, intelijen punya power, DPRD juga punya power,” kata Tito.
Ia mengingatkan, hubungan yang tidak harmonis antarlembaga dapat memberikan dampak terhadap stabilitas politik dan keamanan daerah.
“Kalau hubungannya tidak bagus, yang terjadi nanti tidak bagus juga untuk situasi politik, keamanan, dan itu berdampak kepada pembangunan. Jadi kita minta seperti itu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa soliditas Forkopimda bukan sekadar persoalan hubungan kelembagaan, melainkan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan roda pemerintahan dan pembangunan berjalan tanpa gangguan.
Bencana Jadi Perhatian Bersama
Selain menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga, Mendagri juga mengangkat sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan perhatian bersama pemerintah daerah di Sumatera.
Salah satunya adalah persoalan kebencanaan yang masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah.
“Beberapa hal penting juga kita sampaikan, misalnya masalah bencana di Sumatera yang perlu diperbaiki dan ditangani bersama oleh pemerintah,” kata Tito.
Penanganan bencana, menurutnya, membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri karena persoalan kebencanaan berkaitan langsung dengan keamanan, pelayanan masyarakat, infrastruktur, pemulihan ekonomi, hingga pembangunan kembali wilayah terdampak.
Karena itu, forum Forkopimda diharapkan mampu menjadi ruang untuk menyatukan langkah dan memastikan setiap unsur pemerintahan memiliki peran yang jelas dalam menghadapi berbagai kondisi darurat maupun persoalan strategis lainnya.
Aceh Perkuat Koordinasi
Kehadiran Wagub Fadhlullah dalam forum tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh tetap mengambil bagian aktif dalam agenda koordinasi regional, meskipun Gubernur Muzakir Manaf berhalangan hadir.
Didampingi Sekda Aceh M. Nasir Syamaun serta unsur Forkopimda Aceh, Fadhlullah membawa representasi Pemerintah Aceh dalam pertemuan yang melibatkan para pemimpin daerah dari kawasan Sumatera.
Kehadiran tersebut juga menjadi penting bagi Aceh mengingat berbagai persoalan yang dihadapi daerah membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah lain.
Mulai dari persoalan kebencanaan, stabilitas keamanan, pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi hingga berbagai agenda strategis lainnya membutuhkan komunikasi lintas wilayah.
Aceh sendiri memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang tidak terlepas dari dinamika kawasan Sumatera. Karena itu, forum regional seperti Rakor Forkopimda menjadi ruang penting untuk menyampaikan kepentingan daerah sekaligus menyelaraskan kebijakan dengan agenda pemerintah pusat.
Rakor Forkopimda Regional Sumatera 2026 pada akhirnya tidak hanya menjadi agenda seremonial. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk memastikan seluruh unsur pimpinan daerah memiliki persepsi dan langkah yang sejalan dalam menjaga stabilitas wilayah.
Pesan Mendagri mengenai pentingnya kekompakan menjadi relevan di tengah kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.
Ketika kewenangan besar berada di tangan berbagai institusi, koordinasi menjadi kunci agar kekuatan tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, kejaksaan, intelijen dan legislatif dapat menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan serta menyelesaikan persoalan masyarakat.
Bagi Aceh, kehadiran Fadhlullah bersama jajaran Forkopimda menjadi bagian dari upaya memastikan Aceh tetap terhubung dengan agenda strategis regional Sumatera.
Meski Gubernur Muzakir Manaf berhalangan hadir, Pemerintah Aceh tetap menunjukkan kehadirannya melalui Wakil Gubernur dan jajaran pimpinan daerah.
Forum di Batam tersebut diharapkan menghasilkan koordinasi yang lebih kuat, terutama dalam menghadapi persoalan kebencanaan, menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera.
