BANDA ACEH, Infoaceh.net — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperkuat upaya mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar semakin tangguh, produktif, dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
Penguatan tersebut dilakukan tidak hanya melalui akses pembiayaan, tetapi juga dengan meningkatkan literasi keuangan, kemampuan mengelola usaha, pencatatan keuangan, pemanfaatan teknologi digital, serta pendampingan bagi pelaku UMKM.
Komitmen itu diwujudkan melalui Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar PNM bertema “Sinergi Finansial: Wujudkan UMKM Tangguh dan Berkelanjutan” yang berlangsung di Aula Kantor OJK Provinsi Aceh, Banda Aceh, Jumat (14/8/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 100 perempuan pelaku UMKM yang merupakan nasabah PNM Mekaar. Hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Jasmi, Kepala OJK Provinsi Aceh Daddi Peryoga, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, serta Direktur Operasional dan Hubungan Kelembagaan PNM Lalu Dodot Patria Ary.
Program tersebut menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha, khususnya dalam mengatur keuangan, menggunakan pembiayaan secara produktif, memahami kebutuhan pasar, hingga memperluas pemasaran.
Deputi Komisioner OJK Jasmi menegaskan, pembiayaan akan memberikan manfaat lebih besar apabila dibarengi dengan pendampingan yang memadai.
Menurutnya, pelaku UMKM tidak cukup hanya mendapatkan modal, tetapi juga harus memiliki kemampuan mengelola dana, mencatat transaksi, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha.
“Pendampingan usaha memberikan nilai tambah karena membekali pelaku usaha dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk terus berkembang. Pembiayaan perlu berjalan bersama pengelolaan keuangan yang disiplin, pencatatan transaksi yang baik, pemahaman terhadap kebutuhan pasar, serta pemanfaatan teknologi digital,” ujar Jasmi.
Pembiayaan PNM Tembus Rp1,09 Triliun
Besarnya perhatian terhadap pembiayaan UMKM di Aceh tercermin dari penyaluran program PNM.
Berdasarkan data posisi Juni 2026, outstanding piutang program PNM Mekaar di Aceh mencapai Rp1,03 triliun. Seluruh pembiayaan tersebut menggunakan prinsip syariah.
Selain Mekaar, outstanding piutang program ULaMM di Aceh tercatat Rp62,44 miliar, yang juga seluruhnya merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Jika digabungkan, outstanding kedua program tersebut mencapai sekitar Rp1,09 triliun.
Jasmi mengatakan besarnya jangkauan pembiayaan tersebut harus dibarengi peningkatan kualitas pendampingan dan literasi keuangan. Dengan demikian, modal yang diterima pelaku UMKM dapat benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif dan mendukung pengembangan usaha.
Menurutnya, pembiayaan yang tidak diiringi pemahaman pengelolaan keuangan berpotensi tidak memberikan hasil optimal. Karena itu, peningkatan kapasitas pelaku usaha menjadi bagian penting dalam memastikan pembiayaan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Inklusi Keuangan Tinggi, Literasi Masih Perlu Diperkuat
Kepala OJK Provinsi Aceh Daddi Peryoga mengatakan tantangan pengembangan UMKM di Aceh bukan hanya terkait akses terhadap pembiayaan, tetapi juga bagaimana masyarakat memahami dan menggunakan produk keuangan secara tepat.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks inklusi keuangan Aceh mencapai 96,43 persen, sedangkan indeks literasi keuangan berada di angka 66,33 persen.
Daddi menjelaskan tingginya angka inklusi menunjukkan akses masyarakat Aceh terhadap layanan keuangan sudah sangat baik. Namun, masih terdapat kesenjangan antara akses tersebut dengan tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan.
“Karena itu, penguatan literasi dan pengembangan kapasitas usaha menjadi penting agar akses keuangan dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan,” kata Daddi.
Ia mengapresiasi PNM karena menghadirkan pembiayaan yang disertai pendampingan. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat membantu pelaku UMKM tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan mengembangkan bisnis.
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal juga memberikan apresiasi terhadap kolaborasi OJK dan PNM.
Menurut Illiza, penguatan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh. Modal usaha penting, tetapi pengetahuan dan kemampuan mengelola usaha juga menentukan keberlanjutan bisnis.
Ia mendorong pelaku UMKM menerapkan sejumlah langkah sederhana, seperti memisahkan uang usaha dengan kebutuhan rumah tangga, mencatat pemasukan dan pengeluaran, menjaga kualitas produk, memanfaatkan media sosial, serta terus melakukan inovasi.
Pengelolaan keuangan yang tertib dinilai akan membantu pelaku UMKM mengetahui kondisi usaha secara lebih akurat dan mengambil keputusan bisnis berdasarkan perhitungan yang jelas.
Di tengah perkembangan ekonomi digital, pelaku UMKM juga dituntut mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana promosi dan pemasaran. Media sosial dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkenalkan produk sekaligus menjangkau konsumen yang lebih luas.
OJK Provinsi Aceh memastikan sinergi dengan industri jasa keuangan, pemerintah daerah, pelaku usaha jasa keuangan dan berbagai pemangku kepentingan akan terus diperkuat.
Fokusnya mencakup perluasan literasi keuangan, peningkatan akses terhadap pembiayaan yang sehat, serta pendampingan bagi pelaku UMKM.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang memungkinkan UMKM tumbuh dari usaha mikro menjadi usaha yang lebih kuat dan memiliki daya saing.
Dengan akses pembiayaan yang sehat, literasi keuangan yang lebih baik, pendampingan berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital, UMKM Aceh diharapkan mampu memperluas pasar dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Program PKU Akbar PNM menjadi salah satu bentuk nyata sinergi tersebut. Tidak hanya memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat kesadaran bahwa keberhasilan UMKM membutuhkan kombinasi antara modal, kemampuan mengelola usaha, literasi keuangan, inovasi, dan akses pasar.
Pada akhirnya, penguatan UMKM diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh secara berkelanjutan.
