In-Depth Report

Kasus Liwath Eks Kepala Inspektorat Banda Aceh Mandek di Meja Jaksa Saat Pelaku Lain Sudah Banyak Dicambuk

Banda Aceh, Infoaceh.net – Penanganan kasus dugaan jarimah liwath yang menyeret mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD bersama seorang pemuda berinisial AM (22) terus menuai sorotan.

Perkara yang sempat menghebohkan masyarakat setelah keduanya digerebek di ruang kerja Kantor Inspektorat pada Agustus 2026 itu hingga pertengahan November belum berhasil dilimpahkan ke pengadilan.

Ironisnya, dalam sejumlah perkara liwath sebelumnya di Banda Aceh, para terdakwa yang terbukti memenuhi unsur pidana telah menjalani proses persidangan hingga berujung hukuman cambuk di depan umum disaksikan langsung oleh masyarakat.

Salah satu kasus terjadi pada Februari 2025. Dua terdakwa, Apis Irawan dan Delmaza Ahmad, dijatuhi hukuman cambuk masing-masing 85 dan 80 kali oleh Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Keduanya kemudian dieksekusi pada 27 Februari 2025 dengan hukuman masing-masing 82 dan 77 kali setelah dikurangi masa penahanan.

Perkara tersebut diproses sampai ke pengadilan dan berakhir dengan eksekusi setelah majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah liwath sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Perbedaan perjalanan perkara tersebut dengan kasus FD dan AM kini menjadi bahan perbincangan masyarakat. Apalagi, FD sebelumnya merupakan pejabat yang pernah menduduki posisi strategis sebagai Kepala Inspektorat, lembaga yang memiliki fungsi pengawasan internal pemerintahan.

Namun, Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus terhadap FD. Persoalan utama dalam perkara ini adalah belum terpenuhinya unsur tindak pidana yang disangkakan berdasarkan alat bukti dan rumusan hukum yang berlaku.

Kasus ini bermula pada Rabu, 12 Agustus 2026, sekitar pukul 18.15 WIB. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Kota Banda Aceh mengamankan FD bersama AM di ruang kerja Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh, Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng.

Penggerebekan dilakukan setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan seorang pria yang masuk ke lingkungan kantor pemerintahan setelah jam kerja berakhir.

Setelah dilakukan pemeriksaan, FD dan AM kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan jarimah liwath. Penyidik menangani keduanya melalui dua berkas perkara terpisah.

Keduanya sempat ditahan untuk kepentingan penyidikan. Namun, proses hukum tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan penyidik.

Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, pada konferensi pers Jumat (13/11/2026), membenarkan bahwa kedua tersangka telah dikeluarkan dari tahanan sejak 31 Oktober 2026. “Sudah dilepaskan karena masa tahanan sudah habis,” kata Rizal.

Menurut Rizal, pengeluaran FD dan AM dilakukan karena batas waktu penahanan telah berakhir, sementara berkas perkara belum memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Rizal juga mengakui bahwa unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belum terpenuhi berdasarkan petunjuk jaksa peneliti.

Ia menilai rumusan pengaturan jarimah liwath dalam qanun tersebut perlu dikaji lebih lanjut karena memiliki batasan yang sangat spesifik.

“Rumusan pengaturan mengenai jarimah liwath dalam qanun jinayat perlu dikaji lebih lanjut,” ujarnya.

Dengan demikian, keluarnya kedua tersangka dari tahanan bukan merupakan putusan bebas pengadilan. Hingga perkembangan terakhir, perkara tersebut belum diputus oleh Mahkamah Syar’iyah.

Kejari Beberkan Kronologi Dua Kali Berkas Dikembalikan

Setelah muncul berbagai pertanyaan publik, Kepala Kejari Banda Aceh, Bobbi Sandri SH MH akhirnya memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai perjalanan penanganan perkara tersebut.

Dalam konferensi pers Senin (16/11/2026), Bobbi menyampaikan bahwa Kejari Banda Aceh menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 18 Agustus 2026.

Jaksa kemudian menunjuk tim peneliti perkara melalui penerbitan P-16. Pada 21 Agustus 2026, penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) melakukan koordinasi awal. Dalam pertemuan tersebut, jaksa telah mengingatkan pentingnya pembuktian unsur jarimah liwath sesuai rumusan Qanun Hukum Jinayat.

Berkas perkara tahap pertama diterima JPU pada 8 September 2026.

Setelah dilakukan penelitian, pada 14 September 2026 jaksa menerbitkan P-18 yang menyatakan hasil penyidikan belum lengkap.

Selanjutnya, pada 21 September 2026, berkas dikembalikan kepada penyidik melalui P-19 dengan 17 petunjuk yang harus dipenuhi.

Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan tambahan terhadap kedua tersangka dan meminta keterangan sejumlah ahli, mulai dari ahli hukum Islam, ahli kedokteran forensik hingga ahli hukum pidana.

Berkas hasil pemenuhan petunjuk tersebut kembali diterima kejaksaan pada 5 Oktober 2026.

Namun, persoalan belum selesai. Pada 19 Oktober 2026, perkara kembali diekspose di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh untuk membahas perkembangan pembuktian.

Pada 28 Oktober 2026, penyidik menyampaikan bahwa unsur Pasal 63 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat belum dapat dipenuhi meskipun penyidikan telah dilakukan secara maksimal.

Kemudian, pada 9 November 2026, JPU kembali menyampaikan bahwa kedua berkas belum dapat dinyatakan lengkap karena terdapat persoalan mendasar dalam pembuktian unsur tindak pidana.

Koordinasi kembali dilakukan pada 12 dan 16 November 2026. Dalam perkembangan terakhir, jaksa mengembalikan berkas kepada penyidik melalui berita acara koordinasi.

Hingga 16 November 2026, kedua berkas tersebut belum dinyatakan lengkap atau belum diterbitkan P-21.

Jaksa: Tidak Ada Bukti Unsur Utama Liwath

Bobbi Sandri menjelaskan, persoalan utama dalam perkara tersebut bukan semata-mata kelengkapan administrasi, melainkan pembuktian unsur pokok jarimah liwath.

Dalam Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, liwath didefinisikan sebagai perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki lain atas kerelaan kedua belah pihak.

Menurut hasil penelitian jaksa terhadap keterangan tersangka, saksi, dan ahli, uraian perbuatan yang tercantum dalam berkas perkara belum menunjukkan terpenuhinya unsur tersebut.

Baca Juga:  Ketika TNI Mengusik Wilayah Episentrum GAM di Tiro

Berdasarkan penjelasan Kejari, dalam keterangan yang tercantum pada berkas, FD disebut melakukan tindakan seksual oral terhadap AM. Sementara AM disebut melakukan tindakan menggunakan tangan terhadap FD.

Namun, uraian tersebut tidak menunjukkan adanya tindakan penetrasi sebagaimana disyaratkan dalam definisi jarimah liwath.

Dalam pemeriksaan lanjutan, AM juga menyangkal adanya tindakan memasukkan zakar ke dalam dubur, baik yang dilakukan FD maupun dirinya.

Jaksa juga menemukan persoalan pada keterangan saksi. Para saksi yang diperiksa penyidik tidak melihat secara langsung peristiwa yang berlangsung di dalam ruangan tersebut.

Sementara itu, hasil pemeriksaan kedokteran forensik tidak dapat memastikan bahwa temuan medis yang diperiksa berkaitan langsung dengan peristiwa pada 12 Agustus 2026.

Ahli hukum Islam yang dimintai keterangan penyidik juga berpendapat bahwa perbuatan yang terungkap dalam pemeriksaan tidak dapat dikategorikan sebagai jarimah liwath berdasarkan definisi dalam qanun.

Berdasarkan rangkaian keterangan tersebut, JPU menilai unsur utama berupa tindakan memasukkan zakar ke dalam dubur laki-laki lain belum didukung alat bukti yang cukup.

Bobbi Sandri menegaskan, persoalan hukum dalam perkara ini bukan hanya mengenai ada atau tidaknya aktivitas seksual, tetapi apakah perbuatan yang ditemukan sesuai dengan rumusan tindak pidana yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kejaksaan ternyata tidak hanya meneliti kemungkinan penerapan Pasal 63 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat. JPU juga mengkaji kemungkinan penggunaan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tiga ketentuan yang ditelaah adalah Pasal 406, Pasal 414 ayat (1), dan Pasal 415 KUHP.

Pasal 406 berkaitan dengan perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum atau di hadapan orang lain yang hadir tanpa kemauannya.

Namun, berdasarkan berkas perkara, peristiwa tersebut berlangsung di dalam ruangan tertutup yang dikunci dari dalam dan tidak terdapat orang lain selain kedua tersangka.

Selanjutnya, Pasal 414 ayat (1) mengatur perbuatan cabul dalam keadaan tertentu, antara lain dilakukan di depan umum, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, maupun dipublikasikan sebagai muatan pornografi.

Menurut penelitian jaksa, keadaan-keadaan tersebut tidak ditemukan dalam fakta yang tercantum pada berkas perkara.

Adapun Pasal 415 berkaitan dengan perbuatan cabul terhadap seseorang yang diketahui dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya maupun terhadap seseorang yang diketahui atau patut diduga masih anak.

Dalam perkara FD dan AM, keduanya merupakan orang dewasa dan berdasarkan berkas berada dalam keadaan sadar.

Atas hasil penelaahan tersebut, kejaksaan menyatakan belum menemukan dasar untuk menerapkan ketiga ketentuan KUHP itu terhadap fakta perkara yang diteliti.

Bobbi menegaskan kejaksaan tidak akan memaksakan seseorang dipidana apabila unsur tindak pidana dan dasar pembuktiannya tidak mencukupi.

Kejari Tegaskan Tidak Ada Perlakuan Khusus terhadap FD

Di tengah berkembangnya opini publik mengenai dugaan perlakuan berbeda terhadap FD, Bobbi Sandri secara tegas membantah adanya upaya melindungi pihak tertentu.

Ia mengatakan kejaksaan menerapkan standar pembuktian yang sama terhadap setiap perkara, tanpa membedakan jabatan, kedudukan maupun latar belakang orang yang terlibat.

Sebagai pembanding, Bobbi merujuk Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 16/JN/2025/MS.Bna. Dalam perkara tersebut, unsur perbuatan memasukkan zakar ke dalam dubur dinyatakan terbukti melalui keterangan saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya.

Menurutnya, perbedaan hasil penanganan perkara bukan didasarkan pada identitas pihak yang terlibat, melainkan fakta hukum dan kekuatan pembuktian masing-masing perkara.

Bobbi juga mengatakan kejaksaan tidak akan mengeluarkan petunjuk yang sama berulang kali apabila tidak ada kemungkinan pemenuhan unsur melalui tambahan alat bukti.

Sementara tindak lanjut penyidikan, termasuk kemungkinan penghentian penyidikan, tetap menjadi kewenangan penyidik Satpol PP-WH Banda Aceh sesuai ketentuan hukum.

Persoalan kasus FD dan AM juga mendapat perhatian Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali atau akrab disapa Lem Faisal, meminta Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) segera mengevaluasi sekaligus merevisi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan bersama Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dan Kajari Banda Aceh Bobbi Sandri pada Senin (16/11/2026).

Lem Faisal menjelaskan, berdasarkan pemaparan fakta penyidikan dari kejaksaan dan Pemerintah Kota Banda Aceh, perbuatan yang terungkap dalam perkara FD dan AM tidak memenuhi unsur jarimah liwath sebagaimana dirumuskan dalam qanun.

Menurutnya, definisi liwath dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 63 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat memiliki batasan yang spesifik sehingga tidak mencakup seluruh bentuk perbuatan seksual sesama jenis.

MPU menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pembentuk qanun. Jangan sampai terdapat perbuatan yang menjadi perhatian masyarakat, tetapi tidak memiliki rumusan hukum yang jelas untuk diproses.

Karena itu, MPU mendorong Pemerintah Aceh dan DPRA melibatkan ulama, ahli hukum, akademisi serta pihak terkait dalam penyempurnaan regulasi.

Lem Faisal juga meluruskan anggapan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh melindungi FD. Menurutnya, pemerintah kota justru telah mengambil langkah sejak awal dan memproses perkara tersebut sesuai kewenangannya.

Illiza Bantah Lindungi Eks Kepala Inspektorat

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal sebelumnya juga memberikan penjelasan mengenai polemik tersebut.

Illiza menegaskan dirinya tidak pernah melindungi FD. Ia menyebut Satpol PP dan WH telah melakukan penindakan sejak kasus tersebut terungkap, bahkan melibatkan Satpol PP-WH Provinsi Aceh serta sejumlah ahli untuk membantu penyusunan berkas perkara.

Menurut Illiza, penegakan hukum pidana dan penegakan disiplin ASN merupakan dua proses berbeda yang tidak boleh dicampuradukkan.

Baca Juga:  Bukan Angkut Pasir, Dump Truck Tangki Modifikasi 1.500 Liter Diduga Tampung Solar Subsidi Ditangkap Polresta Banda Aceh

Ia juga menegaskan kewenangan menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana berada pada aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan kejaksaan.

“Pihak kejaksaanlah yang menilai unsur liwath di dalam Qanun belum terpenuhi. Ini menjadi catatan penting bagi kita semua,” kata Illiza dalam keterangannya yang disampaikan melalui media sosial.

Illiza menegaskan, sebagai wali kota dirinya tidak memiliki kewenangan mengintervensi proses hukum pidana.

Di sisi lain, pemerintah kota telah mengambil tindakan administratif terhadap FD melalui mekanisme pemeriksaan disiplin ASN.

Sorotan juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Banda Aceh.

Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, meminta aparat penegak hukum memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan perkara tersebut.

Menurutnya, pengeluaran FD dan AM dari tahanan tidak boleh langsung dimaknai sebagai berakhirnya tanggung jawab penegakan hukum.

Ia menilai masyarakat berhak mengetahui alasan hukum yang menyebabkan perkara yang sebelumnya telah menetapkan dua tersangka akhirnya tidak dapat dilanjutkan ke tahap persidangan.

Tuanku Muhammad mengingatkan persoalan tersebut bukan hanya menyangkut individu yang terlibat, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penegakan syariat Islam di Banda Aceh.

PKS meminta seluruh aparat terkait bekerja secara profesional, transparan dan tidak tebang pilih.

Desakan tersebut menjadi penting mengingat perkara ini melibatkan mantan pejabat pemerintah yang sebelumnya memiliki jabatan strategis dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembanding: Dua Pasangan Liwath Pernah Dicambuk di Banda Aceh

Perbandingan dengan perkara sebelumnya menjadi salah satu alasan mengapa kasus FD dan AM terus menjadi perhatian.

Pada 24 Februari 2025, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menjatuhkan hukuman terhadap dua terdakwa, Apis Irawan dan Delmaza Ahmad, dalam perkara jarimah liwath.

Majelis hakim yang diketuai Sakwanah menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah liwath.

Apis Irawan dijatuhi hukuman 85 kali cambuk, sedangkan Delmaza Ahmad dihukum 80 kali cambuk.

Keduanya ditangkap warga di sebuah kamar indekos di Kecamatan Syiah Kuala pada 7 November 2024.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa eksekutor Kejari Banda Aceh melaksanakan hukuman cambuk terhadap keduanya pada 27 Februari 2025 di Taman Bustanussalatin atau Taman Sari.

Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, Apis menjalani 82 kali cambukan dan Delmaza 77 kali setelah dikurangi masa penahanan.

Selain perkara tersebut, pada 26 Agustus 2025 Kejari Banda Aceh juga mengeksekusi hukuman cambuk terhadap dua terpidana liwath lainnya, Qori Husni dan Rabiul Akmal. Keduanya masing-masing menjalani hukuman 80 kali cambuk berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iyah yang telah berkekuatan hukum tetap.

Fakta tersebut memperlihatkan bahwa penanganan perkara liwath di Banda Aceh sebelumnya pernah berjalan hingga tahap putusan dan pelaksanaan hukuman.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa perkara-perkara tersebut tidak serta-merta dapat disamakan dengan kasus FD dan AM. Dalam perkara terdahulu, majelis hakim menyatakan unsur tindak pidana terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Sementara dalam kasus FD dan AM, kejaksaan menyatakan unsur utama yang disyaratkan qanun belum terbukti berdasarkan hasil penelitian berkas.

Meski proses pidana jinayat belum menemukan kepastian, nasib FD sebagai aparatur sipil negara telah berakhir.

Kepala BKPSDM Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, sebelumnya menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan tim menyatakan FD melakukan pelanggaran disiplin berat dan kode etik ASN.

Pemerintah Kota Banda Aceh kemudian menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Keputusan tersebut diperkuat dengan rekomendasi teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 4 Oktober 2026.

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal selanjutnya menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap FD sebagai PNS.

Dengan demikian, FD kehilangan statusnya sebagai aparatur sipil negara meskipun perkara dugaan jarimah liwath yang menjeratnya belum diputus melalui pengadilan.

Pemerintah kota menegaskan bahwa keputusan administratif tersebut merupakan hasil pemeriksaan disiplin ASN dan memiliki mekanisme tersendiri, terpisah dari proses pembuktian pidana.

Ujian Transparansi dan Kepastian Hukum

Kasus FD dan AM kini menjadi ujian bagi seluruh institusi yang terlibat dalam penegakan syariat Islam di Aceh.

Satpol PP-WH sebagai penyidik harus mampu menjelaskan secara terbuka bagaimana proses pengumpulan alat bukti dilakukan, apa saja kendala yang ditemukan, dan langkah apa yang masih dapat ditempuh setelah berkas perkara dinyatakan belum lengkap.

Kejaksaan juga dituntut menjelaskan secara transparan dasar hukum dan pertimbangan pembuktian yang menyebabkan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Sementara Pemerintah Aceh dan DPRA perlu menjadikan persoalan ini sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas Qanun Hukum Jinayat.

Di sisi lain, masyarakat perlu memahami bahwa hukum tidak boleh dipaksakan hanya karena tekanan opini publik. Seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman cambuk tanpa pembuktian unsur tindak pidana melalui proses hukum yang sah.

Namun, penegakan hukum juga tidak boleh berhenti pada penangkapan, penetapan tersangka, kemudian pengeluaran dari tahanan tanpa penjelasan yang memadai kepada masyarakat.

Publik membutuhkan kepastian mengenai kelanjutan perkara tersebut. Apakah penyidik masih memiliki alat bukti tambahan untuk melengkapi berkas, apakah penyidikan akan dihentikan sesuai ketentuan, atau apakah akan ada perkembangan hukum lainnya?

Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya penyelesaian satu perkara yang melibatkan mantan pejabat pemerintah, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi, profesionalitas dan kesetaraan penegakan hukum di Aceh.

Asas kepastian hukum dan praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Penegakan syariat Islam harus berjalan berdasarkan aturan yang jelas, pembuktian yang sah, serta perlakuan yang sama terhadap setiap orang tanpa memandang jabatan dan kedudukan.

image_print
Harian Aceh Indonesia
Netizen Harian Aceh

Beri Komentar

Artikel Terkait