Sorong, Infoaceh.net | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turun langsung ke Pulau Gag, Raja Ampat, bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati. Kunjungan ini dilakukan untuk merespons polemik viral di media sosial terkait dugaan kerusakan lingkungan akibat tambang nikel yang dikelola PT Gag Nikel.
Bahlil menyebut langkah itu sebagai bentuk respon cepat terhadap narasi negatif yang menyebut penambangan mengancam keindahan dan ekosistem Raja Ampat.“Kami menghargai semua pemberitaan. Justru itu jadi alasan kami cek langsung ke lapangan agar bisa menilai lebih objektif,” kata Bahlil, Senin (9/6/2025), usai mendarat di Sorong.
Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa video yang viral di media sosial tidak bisa dipastikan berasal dari Pulau Gag atau Piaynemo. Ia bahkan menduga video tersebut bisa saja berasal dari tempat lain.
“Kita enggak tahu video itu dari mana. Yang pasti, masyarakat di sana justru menangis minta tambang tetap berjalan,” tegas Elisa.
Ia menambahkan bahwa aktivitas tambang telah memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat lokal, termasuk lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur dasar.
Hal serupa disampaikan Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, yang mengaku masyarakat sangat tergantung pada tambang nikel di Pulau Gag.
“Mereka enggak mau tambang ditutup. Ini penopang kehidupan mereka,” ujarnya.
Namun Faris menambahkan bahwa ke depan pengawasan terhadap dampak lingkungan harus diperkuat. Ia mendukung keberlanjutan tambang dengan syarat pengelolaan berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Jangan sampai nama Raja Ampat jadi jelek dan wisatawan takut datang,” tegasnya.
Meski mendapat dukungan dari warga dan pemerintah daerah, aktivitas tambang PT Gag Nikel saat ini masih dihentikan sementara oleh Menteri Bahlil. Ini dilakukan sebagai respons terhadap pengaduan masyarakat dan kekhawatiran soal keberlanjutan pariwisata Raja Ampat.
Sebagai informasi, PT Gag Nikel merupakan pemegang Kontrak Karya Generasi VII No. B53/Pres/I/1998, yang ditandatangani pada 19 Januari 1998 oleh Presiden RI. Sejak tahun 2008, perusahaan ini berada sepenuhnya di bawah kendali PT Antam Tbk setelah mengakuisisi saham APN Pty. Ltd.
