Jakarta, Infoaceh.net – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk absen dari kebutuhan riil para nelayan, pembudidaya, pengelola hasil perikanan, dan petambak garam di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Titiek dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.
“Komisi IV DPR RI mendukung prinsip efisiensi dan keberpihakan, namun alokasi anggaran harus menyentuh langsung pelaku utama sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya.
Titiek menjelaskan, berdasarkan pagu indikatif pemerintah, KKP hanya memperoleh alokasi anggaran Rp3,6 triliun untuk tahun 2025. Mayoritas dana digunakan untuk program strategis nasional, belanja pegawai, dan operasional.
Kondisi ini, menurut politisi Partai Gerindra itu, menuntut KKP bekerja lebih fokus, selektif, dan adaptif. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai solusi atas keterbatasan fiskal yang ada.
“Optimalisasi program jangan hanya bergantung pada APBN. Libatkan BUMN, lembaga keuangan, dan lintas kementerian/lembaga dalam kolaborasi strategis,” tegas Titiek.
Ia juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam skema pembangunan kelautan dan perikanan yang inklusif, khususnya dalam memberdayakan komunitas pesisir secara berkelanjutan.
“Diperlukan sinergi nyata antara pemerintah, parlemen, dan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan tata kelola kelautan dan perikanan yang adil, lestari, dan mendukung visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
