Infoaceh.net – Polri meminta tambahan anggaran Rp 46,8 triliun atau naik 37 persen menjadi Rp 173 triliun pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026. Menanggapi hal itu, ekonom menilai permintaan korps baju cokelat tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi Pemerintahan Prabowo Subianto.
“Saya rasa semangat efisiensi tidak tercermin dari permintaan anggaran dari Polri yang naik dari 37 persen dari anggaran Polri tahun 2025,” kata Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda kepada Republika, Selasa (8/7/2025).
Nailul mengatakan, semangat Presiden Prabowo ialah mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan, untuk kemudian bisa dialokasikan pada pembangunan nasional yang lebih krusial.
Menurutnya, anggaran akan lebih berguna jika dialokasikan untuk sektor-sektor prioritas, seperti sektor pendidikan. Selain itu juga akan lebih baik misalnya digelontorkan untuk bantuan sosial.
“Semangat Presiden adalah mengeliminir pengeluaran yang tidak diperlukan untuk pengeluaran pembangunan nasional yang lebih urgen, misalkan untuk dana pendidikan bagi warga tidak mampu, bahkan untuk bansos yang saya rasa gejolak ekonomi 2026 masih cukup tinggi,” tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Polri telah mengusulkan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui surat Kapolri sebesar Rp 173,4 triliun. Usulan tersebut mencakup belanja pegawai Rp 64,9 triliun, belanja barang Rp 47,6 triliun, dan belanja modal sebesar Rp 60,8 triliun.
Padahal pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah untuk APBN 2026 bagi Polri adalah sebesar Rp 109,6 triliun. Sehingga ada kekurangan sekitar Rp 63,7 triliun.
Usulan sebesar Rp 173,4 triliun tersebut meningkat sebesar Rp 46,8 triliun atau sekira 37 persen dibandingkan dengan alokasi APBN Polri tahun 2025 yang sebesar Rp 126,6 triliun.
Jika dikabulkan, jumlah tersebut bakal menyalip pagu indikatif Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada APBN 2026 senilai Rp 167,4 triliun
Komisi III DPR RI tak menunjukkan gelagat penolakan terhadap Polri yang mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 63,7 triliun untuk pagu anggaran tahun anggaran 2026. Komisi III mensinyalkan karpet merah bagi peningkatan uang Korps Bhayangkara.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati menilai rencana kenaikan anggaran tersebut sudah tepat.
Sari merasa kenaikan itu cocok guna menunjang tugas dan fungsi pokok Polri. “Selain itu juga untuk mengantisipasi berbagai tantangan, dinamika dan perkembangan Kamtibmas yang ada,” kata Sari kepada Republika, Selasa (7/7/2025).
Sari menyebut kenaikan tersebut dapat digunakan Polri membangun Polda baru di Papua sebagai dampak pemekaran provinsi disana. “Seperti contoh rencana pengalokasiannya untuk pengembangan Polda Papua Tengah, Papua Barat Daya serta Polres atau satuan kerja (satker) terbaru,” ujar politikus partai Golkar itu.
Sari juga berharap besaran anggaran yang diusulkan itu dapat memperkuat peran Polri di wilayah 3T. “Dukungan pokok bhabinkamtibmas, serta pengamanan di perbatasan dan pulau kecil terluar. Contoh-contoh tersebut merupakan hal penting yang tidak boleh dikesampingkan,” ujar Sari.
Selain itu, Sari mengingatkan Polri agar penambahan anggaran tepat sasaran. Sari tak ingin uang rakyat yang digelontorkan untuk Polri menjadi sia-sia. “Kami di Komisi III mendorong peningkatan kualitas SDM di Polri, sinkronisasi dengan visi besar yang ingin dicapai Presiden Prabowo, serta memaksimalkan transparansi dan pengawasan baik dari internal maupun eksternal,” ujar Sari.
