Infoaceh.net – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mensinyalir adanya agenda Politik besar yang ditujukan kepada dirinya. Terutama terkait dengan tudigan ijasah palsu hingga usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
“Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Solo itu, Senin 14 Juli 2025.
Jokowi yang tampil dengan wajah belum pulih karena mengalami alergi kulit yang disebut Stphens Johnson Syindrom (SCS) itu tidak merinci apa yang dimaksud dengan ada agenda politik besar tersebut. Dia hanya mengungkapkan adanya indikasi politik besar itu ditujukan kepada dirinya dan keluarganya.
“Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda politik untuk menurunkan reputasi politik. Ini untuk men-downgrade. Buat saya ya… biasa-biasa ajalah,” ucapnya singkat.
Kasus dugaan ijazah palsu milik Jokowi sampai saat ini masih terus bergulir. Padahal beberapa laporan sejenis sudah ditutup. Artinya proses hukum tidak dapat dilanjutkan lagi. Misalnya saja seperti proses hukum yang terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta dinyatakan gugur. Pengadilan Surakarta dianggap tidak berwenang mengadili kasus tersebut.
Begitu juga laporan kasus ijazah palsu yang diajukan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang ditangani Bareskrim Polri. Kasus itu dinyatakan selesai setelah hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri menyebutkan ijazah Jokokowi asli.
Satu-satunya yang saat ini masih berproses adalah pelaporan pencemaran nama baik yang dilakukan Jokowi oleh ke Polda Metro Jaya sampai saat ini masih berlangsung. Bahkan proses hukumnya kini mengalami perkembangan dengan naiknya ke tingkat penyidikan dari sebelumnya penyelidikan. Artinya dalam waktu tidak terlalu lama polisi akan menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
Sementara itu, meskipun tidak terlalu gaduh sebagaimana laporan kasus ijasah palsu, usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI masih ramai dibicarakan. Berbagai pendapat dan perdebatan masih terus terjadi di ruang publik.
Sebelumnya, sejumlah jenderal purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirwan TNI terlibat dalam tuntutan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka itu. Surat yang menuntut Gibran dimakzulkan juga telah disampaikan ke DPR agar ditindaklanjuti.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco sebagai orang yang dikenal dekat dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan DPR akan mengadakan rapat pimpinan. Khususnya membahas surat Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
“Surat resmi dari sekjen DPR belum dikirim ke pimpinan. Sesuai mekanisme nanti akan ibahas di Bamus (Badan usyawarah) sesuai mekanisme baru nanti rapim,” jelanya.
