Lhokseumawe, Infoaceh.net – Dalam rangka menyambut rencana pembukaan rute pelayaran internasional Lhokseumawe–Penang dan implementasi regulasi terbaru, Bea Cukai Lhokseumawe menggelar Program Pengembangan Kompetensi Pegawai (P2KP), Rabu (23/7/2025), di Aula Malikussaleh Kantor Bea Cukai setempat.
Kegiatan ini mengangkat tema “Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2025 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.”
Tema tersebut diangkat sebagai respons terhadap dinamika kebijakan baru yang berdampak langsung pada prosedur kepabeanan, khususnya dalam konteks pelayanan lintas batas.
Narasumber utama, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Vicky Fadian, menjelaskan bahwa PMK 34/2025 merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, PMK 203/PMK.04/2017.
“PMK ini membawa sejumlah pembaruan penting, mulai dari penyederhanaan proses pemberitahuan pabean hingga penguatan aspek layanan untuk jemaah haji dan fasilitas bagi penerima penghargaan internasional,” ujar Vicky.
Ia mencontohkan, dalam ketentuan baru ini, jamaah haji reguler diberikan pembebasan bea masuk sepenuhnya atas barang keperluan pribadi, sedangkan jamaah haji khusus mendapat fasilitas bebas bea masuk hingga nilai FOB USD 2.500.
Selain itu, regulasi ini juga memperluas fasilitas perpajakan, termasuk pengecualian PPN dan PPh atas barang pribadi tertentu, serta pelonggaran prosedur untuk penumpang lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tamu negara, yang kini diperbolehkan melakukan pemberitahuan pabean secara lisan.
P2KP ini menjadi bagian dari persiapan institusi dalam menyambut aktivitas ekspor-impor yang lebih intensif, seiring pembukaan jalur pelayaran internasional langsung dari Pelabuhan Lhokseumawe menuju Penang, Malaysia.
Penguasaan teknis terhadap regulasi mutakhir dinilai krusial guna mendukung kelancaran arus barang serta memastikan pelayanan kepabeanan berjalan efektif dan akuntabel.
Dengan kegiatan ini, Bea Cukai Lhokseumawe menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme pegawai, beradaptasi dengan dinamika kebijakan, dan turut berkontribusi dalam menciptakan iklim perdagangan luar negeri yang kondusif dari kawasan perbatasan.
