Jakarta, Infoaceh.net – Anggota Komisi VII DPR RI dari Dapil Kalimantan Barat I, Alifudin, menyoroti beban biaya pemasaran (marketing fee) yang dikenakan sejumlah platform e-commerce raksasa seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, hingga TikTok Shop terhadap pelaku UMKM.
Menurutnya, besaran biaya pemasaran yang mencapai 9 hingga 12 persen sangat memberatkan dan memukul harga jual produk lokal.
“Ini jelas merugikan UMKM kita. Ketika pelaku lokal harus membayar mahal, produk impor justru masuk dengan harga murah tanpa beban tambahan,” tegas politisi PKS itu dalam pernyataan tertulis, Kamis (25/7/2025).
Alifudin menilai kondisi ini kian melemahkan daya saing produk dalam negeri, terutama sektor usaha mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Ia menekankan, negara tidak boleh tunduk pada sistem algoritma platform digital asing.
“Kalau ini terus dibiarkan, UMKM kita akan habis digilas sistem yang tidak adil. Negara harus hadir menciptakan ekosistem digital yang berpihak,” ujarnya.
Ia mendorong Kementerian Koperasi dan UKM segera merumuskan regulasi tegas yang mengatur batasan fee secara wajar agar pelaku UMKM tidak terus menjadi korban sistem.
“Harus ada batasan yang jelas. Jangan biarkan algoritma yang menentukan nasib ekonomi rakyat kecil,” kata dia.
Tak hanya itu, Alifudin juga meminta pemerintah membuka ruang negosiasi dengan para penyedia platform untuk menciptakan skema khusus bagi pelaku UMKM, seperti potongan fee, promosi bersubsidi, hingga kemitraan jangka panjang yang lebih adil.
“UMKM butuh dukungan konkret, bukan cuma pidato. Kalau kita ingin mereka naik kelas, ya jangan dicekik biaya digital,” cetusnya.
Sebagai wakil dari Kalimantan Barat, ia menyatakan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi pelaku usaha kecil dan menengah di parlemen, khususnya terkait regulasi e-commerce dan digitalisasi ekonomi.
“UMKM lokal harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Ini bukan sekadar soal bisnis, tapi juga soal kedaulatan ekonomi bangsa,” pungkasnya.
