Jakarta, Infoaceh.net – Dua suara berbeda datang dari tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang membekukan rekening tidak aktif atau dormant account.
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, mengkritik keras kebijakan tersebut yang dinilai bisa menyakiti rakyat kecil. Sebaliknya, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, justru menyatakan dukungan penuh terhadap langkah PPATK.
Muhammad Kholid menegaskan, penguatan sistem keuangan memang penting, namun tidak boleh dilakukan secara membabi buta tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat.
“Kami mendukung upaya menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah kejahatan seperti pencucian uang. Tapi, kebijakan ini jangan dijalankan tanpa komunikasi yang memadai. Jangan sampai rakyat kecil yang menabung dengan susah payah malah dihukum,” tegas Kholid, Kamis (31/7) di Jakarta.
Ia mengingatkan bahwa rekening pasif memang berisiko disalahgunakan, namun penegakan aturan tetap harus memperhatikan hak konstitusional masyarakat, terutama kelompok rentan seperti buruh, petani, pelaku UMKM, lansia, dan buruh migran.
Sementara itu, Habib Aboe Bakar Alhabsyi berpandangan sebaliknya. Ia justru menilai langkah PPATK sebagai tindakan objektif dan penting untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional dari berbagai ancaman kejahatan.
“Langkah PPATK untuk mengamankan rekening dormant adalah tindakan tepat dan objektif. Banyak rekening tidak aktif disalahgunakan untuk menampung dana hasil kejahatan seperti narkoba, korupsi, hingga peretasan,” kata Habib Aboe dalam keterangan persnya di Jakarta.
Data yang dirilis PPATK menunjukkan, terdapat lebih dari 140 ribu rekening tidak aktif senilai Rp428,6 miliar yang identitas pemiliknya tidak diperbarui. Sejak 2020, PPATK juga telah menganalisis lebih dari satu juta rekening yang diduga terlibat dalam kejahatan, termasuk 150 ribu rekening nominee hasil jual beli dan peretasan.
Lebih mencengangkan lagi, ditemukan 10 juta rekening penerima bantuan sosial yang tak aktif lebih dari tiga tahun dengan total dana mengendap mencapai Rp2,1 triliun. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dalam penyaluran dana bantuan.
Habib Aboe menilai kebijakan PPATK sebagai salah satu instrumen penting dalam memberantas judi online dan praktik kejahatan finansial lainnya.
“Kebijakan PPATK ini adalah instrumen penting dalam perang melawan judi online dan tindak kejahatan keuangan lainnya,” tegasnya.
Berbeda dari sikap Habib Aboe, Sekjen PKS Muhammad Kholid menekankan pentingnya prinsip fairness dan perlindungan bagi rakyat kecil. Ia menyebut tiga poin penting yang harus diperhatikan pemerintah dan otoritas keuangan.
Pertama, transparansi dan edukasi publik. Kriteria rekening dormant harus dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami batas waktu dan aktivitas yang bisa mencegah pemblokiran.
Kedua, sistem peringatan yang adil. Menurutnya, bank wajib memberi notifikasi berulang sebelum melakukan pemblokiran karena tidak semua nasabah akrab dengan sistem digital.
Ketiga, mekanisme pemulihan yang sederhana dan cepat. Ia menolak birokrasi berbelit yang justru menyulitkan rakyat kecil dalam mengakses kembali uangnya.
“Bayangkan seorang ibu menabung bertahun-tahun untuk biaya sekolah anaknya, lalu mendapati rekeningnya diblokir tanpa pemberitahuan. Ini bukan hanya menyakitkan, tapi bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem,” ujar Kholid.
Ia menegaskan, negara tidak boleh hanya tampil sebagai penjaga sistem, tetapi juga sebagai pelindung dan pemberdaya rakyat. “Sistem keuangan yang kuat harus aman dari kejahatan, efisien, dan inklusif—bukan eksklusif,” tandasnya.
Di sisi lain, Habib Aboe juga mengimbau masyarakat agar proaktif dalam menjaga keamanan rekening mereka.
“Kalau menerima notifikasi soal rekening dormant, segera verifikasi ke bank. Ini demi keamanan data dan uang Anda,” tutup politisi PKS dari Dapil Kalimantan Selatan I itu.
