Oleh: Sri Radjasa MBA (Pemerhati Intelijen)
Pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong serta Hasto Kristiyanto oleh Presiden Prabowo Subianto langsung menuai gelombang kritik dari sebagian relawan Jokowi.
Bukan sekadar kritik, reaksi itu disertai narasi bernada hujatan dan ancaman, yang disiarkan terbuka di ruang publik.
Dari sudut pandang etika politik, ini adalah anomali — gejala power syndrome yang selama ini melekat pada Jokowi kini tampak menular ke sebagian pendukung fanatiknya.
Ujaran provokatif yang terus bergulir di media sosial adalah wajah komunikasi politik destruktif yang tumbuh di era kekuasaan sebelumnya.
Budaya seperti ini tidak pernah menjadi bagian dari tradisi demokrasi Indonesia.
Otoritarianisme yang mengakar telah merusak nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan.
Kini, ujian awal Presiden Prabowo adalah mempertahankan wibawa negara di tengah rongrongan kelompok yang intoleran terhadap kebijakan pemerintah.
Langkah tegas dan terukur harus diambil untuk menghentikan manuver inkonstitusional tersebut.
Negara tidak boleh kalah oleh tekanan yang mengancam penegakan hukum berlandaskan keadilan dan kebenaran.
Menjelang satu tahun kepemimpinannya, Prabowo perlu menuntaskan persoalan “cawe-cawe” Jokowi yang memanfaatkan instrumen kekuasaan negara.
Tantangan berikutnya jauh lebih besar: memulihkan stabilitas politik, ekonomi, dan hukum untuk mengembalikan martabat negara serta menyejahterakan rakyat.
Rakyat Indonesia tidak meminta hal muluk.
Mereka hanya mendambakan seorang presiden yang berani mempertaruhkan jabatan dan dirinya demi kemaslahatan bangsa.
Sepuluh tahun terakhir sudah cukup mengajarkan pahitnya kepemimpinan yang sarat tipu daya.
Kini, keberhasilan Prabowo akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membaca ancaman dan bertindak cepat, tepat, serta terukur.
