Jakarta, Infoaceh.net – Setelah menunggu selama berbulan-bulan, proses uji kelayakan dan kepatuhan (fit and proper test) bagi calon pengurus Bank Aceh Syariah akhirnya resmi dimulai.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menggelar seleksi tersebut selama dua hari, Senin–Selasa, 11–12 Agustus 2025, di Kantor Pusat OJK, Jakarta.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat empat calon direksi yang akan menjalani uji kelayakan, semuanya berasal dari internal Bank Aceh Syariah:
- Fadhil Ilyas, saat ini menjabat Direktur Bisnis Bank Aceh, diajukan sebagai calon Direktur Utama.
- Syahrul, Kepala Divisi Perencanaan, juga menjadi kandidat Direktur Utama.
- Imamil Fadhli, Kepala Divisi Kepatuhan, diusulkan sebagai calon Direktur Operasional.
- Tarmizi, Kepala Bidang Sekretariat dan Kearsipan Bank Aceh, juga diusulkan untuk posisi Direktur Operasional.
Uji kelayakan ini merupakan tahapan penting sebelum penetapan resmi direksi dan komisaris di lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan OJK yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
Dalam pasal 6 POJK tersebut ditegaskan bahwa aspek integritas, rekam jejak hukum, hingga risiko reputasi menjadi dasar pertimbangan utama.
Tujuannya adalah memastikan bahwa pengurus bank memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai untuk menjalankan tugas.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber internal di Bank Aceh, membenarkan bahwa proses uji kelayakan calon pengurus ini sudah berjalan.
“Iya, kabarnya pekan ini telah dimulai fit and proper test di Kantor OJK Pusat. Calon-calon yang dipanggil lewat undangan untuk hadir saat ini juga sudah berada di Jakarta,” ujar sumber tersebut, Ahad (10/8/2025).
Selain empat calon direksi, pemegang saham Bank Aceh Syariah juga mengajukan nama M Nasir Syamaun, yang kini menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, sebagai calon Komisaris Utama (Komut).
Dengan demikian, total ada lima kandidat yang mengikuti proses uji kelayakan di OJK.
Bank Aceh Syariah sendiri merupakan bank daerah milik Pemerintah Aceh yang telah resmi beroperasi penuh sebagai bank syariah sejak 2016, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan persetujuan OJK.
Perubahan status tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan ruang bagi bank konvensional daerah untuk bertransformasi menjadi bank syariah penuh.
Uji kelayakan dan kepatutan ini menjadi krusial karena direksi dan komisaris memiliki peran strategis, tidak hanya dalam mengelola bisnis dan menjaga kinerja keuangan bank, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Proses fit and proper test di OJK biasanya meliputi wawancara mendalam terkait rencana kerja, strategi bisnis, manajemen risiko, serta rekam jejak profesional dan integritas calon.
Setelah proses fit and proper test selesai, hasilnya akan diumumkan secara resmi dan menjadi dasar bagi OJK untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap kandidat yang diajukan.
Dengan dilakukan uji kelayakan ini, publik dan pemegang saham Bank Aceh Syariah menantikan susunan pengurus baru yang akan memimpin bank daerah ini untuk periode empat tahun ke depan, di tengah tantangan industri perbankan syariah yang semakin kompetitif dan tuntutan digitalisasi layanan perbankan.
