Banda Aceh, Infoaceh.net — Pemerintah Aceh secara resmi meminta dukungan dan keterlibatan lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu penanganan dan pemulihan korban bencana besar banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan mengingat besarnya dampak bencana, luasnya wilayah terdampak, serta kompleksitas kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor kemanusiaan, kesehatan, perlindungan anak, air bersih dan pemulihan sosial.
Hingga saat ini, Pemerintah Aceh mencatat sebanyak 77 lembaga kemanusiaan dengan total 1.960 relawan telah terlibat dalam respon bencana Aceh.
Seluruh lembaga dan relawan tersebut terdaftar secara resmi pada Desk Relawan BNPB dan Posko Penanganan Bencana Aceh, yang terdiri dari lembaga lokal, nasional, hingga internasional.
Atas nama masyarakat Aceh dan para korban terdampak, Gubernur Aceh menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya penanganan darurat dan pemulihan bencana.
“Kehadiran lembaga kemanusiaan dan relawan ini sangat membantu dan memperkuat kerja-kerja pemerintah di lapangan, yang saat ini dilakukan bersama TNI, Polri, BNPB, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, ormas, OKP, serta masyarakat Aceh,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Ahad (14/12).
Secara khusus, Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan lembaga PBB yang memiliki pengalaman panjang dalam penanganan bencana besar, dengan merujuk pada pembelajaran pascatsunami Aceh tahun 2004.
Lembaga PBB yang diminta untuk terlibat antara lain United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Dukungan lembaga PBB tersebut diharapkan dapat memperkuat penanganan di sektor pemulihan sosial-ekonomi, perlindungan kelompok rentan, layanan kesehatan, pendidikan darurat, serta air bersih dan sanitasi.
Pemerintah Aceh menegaskan bahwa seluruh langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan pascabencana akan terus dilakukan secara terkoordinasi di bawah supervisi Pemerintah Pusat, guna memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif, transparan dan berkelanjutan.
Pemerintah Aceh juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan memperkuat solidaritas, agar Aceh dapat segera bangkit dan pulih dari bencana banjir yang melanda.
