Banda Aceh, Infoaceh.net — Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 yang diraih Pemerintah Aceh dinilai tidak boleh berhenti sebagai capaian simbolik semata.
Penghargaan tersebut justru harus dibuktikan dengan hadirnya layanan kesehatan yang benar-benar inklusif, merata, dan bebas diskriminasi bagi seluruh masyarakat Aceh.
UHC Awards merupakan bentuk pengakuan nasional atas upaya pemerintah daerah dalam memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Namun, di tengah capaian tersebut, tantangan pemerataan layanan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil, masih menjadi pekerjaan rumah yang serius.
Ketua Patriot Bela Nusantara (PBN) Aceh sekaligus pemerhati sosial dan kebijakan publik, Drs. M. Isa Alima, menegaskan bahwa raihan UHC Awards harus menjadi momentum evaluasi dan penguatan kebijakan kesehatan di Aceh.
“Penghargaan UHC Awards ini patut diapresiasi, karena menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan. Namun pemerintah Aceh harus membuktikan bahwa layanan kesehatan benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi,” ujar Isa Alima, dalam keterangannya Rabu (28/1/2026).
Menurut Isa, layanan kesehatan yang inklusif tidak hanya diukur dari tingginya angka kepesertaan jaminan kesehatan, tetapi juga dari kemudahan akses, ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis yang memadai, serta mutu pelayanan yang setara di seluruh wilayah Aceh.
Ia menyoroti masih adanya kesenjangan layanan kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat miskin, penyandang disabilitas, warga di daerah terpencil dan perbatasan, serta kelompok marginal lainnya.
“Masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena faktor jarak, keterbatasan fasilitas, hingga persoalan administratif. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Isa Alima menekankan pentingnya menjadikan prinsip keadilan dan inklusivitas sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan dan program kesehatan.
Pemerintah, kata dia, harus memastikan tidak ada warga yang terpinggirkan hanya karena kondisi ekonomi, sosial, atau geografis.
“Setiap warga Aceh memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Tidak boleh ada perlakuan berbeda atau diskriminasi dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Lebih lanjut, Isa mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi sosial, akademisi, dan media, untuk ikut mengawal pelaksanaan program-program kesehatan di Aceh agar berjalan transparan dan tepat sasaran.
Ia menilai, partisipasi dan pengawasan publik sangat penting agar capaian UHC tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Dengan komitmen yang kuat dan kebijakan yang berpihak pada seluruh lapisan masyarakat, Isa Alima optimistis Aceh mampu mewujudkan sistem layanan kesehatan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.
“UHC Awards seharusnya menjadi titik awal untuk memastikan tidak ada satu pun masyarakat Aceh yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan,” pungkasnya.
