Aceh Singkil, Infoaceh.net – Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Menggugat (FORMAT) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Aceh Singkil, Selasa (10/3/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kritik masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dipimpin Bupati Safriadi Oyon dan Wakil Bupati Hamzah Sulaiman.
Para peserta aksi datang dengan membawa berbagai atribut demonstrasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah sebuah keranda mayat yang dibawa ke lokasi aksi.
Keranda tersebut dijadikan simbol matinya harapan masyarakat terhadap sejumlah janji dan program pembangunan yang dinilai belum terealisasi secara maksimal.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi FORMAT menyampaikan bahwa masyarakat menilai kepemimpinan daerah saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Sejumlah isu yang disoroti antara lain terkait pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta transparansi dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Selain menyampaikan orasi, massa juga secara simbolis memberikan “penghargaan rekor miring” dengan kategori “Bupati dengan Khayalan Tinggi di Dunia” kepada Bupati Aceh Singkil.
Pemberian penghargaan tersebut disebut sebagai bentuk kritik dan sindiran terhadap sejumlah janji maupun pernyataan yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.
Dalam tuntutannya, massa meminta pemerintah daerah agar lebih serius dalam menjalankan program kerja serta membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
Mereka juga mendesak agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan guna meningkatkan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat Aceh Singkil.
Aksi unjuk rasa berlangsung di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil dengan pengawalan aparat keamanan dari kepolisian dan unsur terkait.
Selama berlangsungnya aksi, situasi terpantau berjalan tertib dan kondusif hingga massa membubarkan diri.
FORMAT menyatakan akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah. Mereka juga tidak menutup kemungkinan akan kembali menggelar aksi lanjutan apabila aspirasi dan tuntutan masyarakat tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
