Oleh: Drs. M. Isa Alima*
Ada masa ketika ruang-ruang kekuasaan terasa dingin, bukan karena kurangnya orang, tetapi karena berkurangnya rasa.
Ketika komunikasi tersendat, ketika ego berdiri lebih tinggi dari amanah, maka yang retak bukan hanya hubungan antar pimpinan, tetapi juga harapan rakyat yang diam-diam menunggu arah.
Apa yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya adalah cermin yang jujur. Ketegangan di tubuh eksekutif bukan sekadar riak biasa, melainkan ujian nyata tentang seberapa dewasa kepemimpinan dijalankan.
Sebab pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang siapa yang paling berkuasa, melainkan siapa yang paling mampu menahan diri, merendahkan ego dan membuka ruang dialog.
Di tengah suasana yang sempat mengeras, hadir peran Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah SE sebagai penyejuk.
Bukan dengan tekanan, tetapi dengan pendekatan. Bukan dengan perintah, tetapi dengan merangkul. Dari sinilah kita belajar bahwa dalam konflik, yang dibutuhkan bukan siapa yang menang, tetapi siapa yang mampu menyatukan.
Namun lebih dari itu, peristiwa ini menyimpan pesan yang lebih dalam: bahwa antar sesama eksekutif seyogianya selalu sinkron. Mereka bukan entitas yang berdiri sendiri. Mereka adalah satu paket yang lahir dari satu proses politik Pilkada 2024.
Maka ketika sudah dipercayakan rakyat, tidak ada lagi ruang untuk berjalan sendiri-sendiri.
Rakyat tidak memilih dua arah. Rakyat memilih satu tujuan.
Ketika Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi dan Wakil Bupati Hasan Basri tidak sejalan, maka sesungguhnya yang terbelah bukan hanya komunikasi, tetapi juga arah pembangunan.
Program menjadi terhambat, pelayanan bisa terganggu, dan yang paling berbahaya, kepercayaan publik perlahan terkikis.
Damai yang hari ini tercipta harus dimaknai sebagai awal, bukan akhir. Ia adalah pintu untuk memperbaiki komunikasi, memperkuat sinergi, dan menyatukan kembali visi yang sempat tercerai.
Sebab membangun daerah tidak bisa dilakukan dengan ego, tetapi dengan kebersamaan yang dijaga setiap hari.
Pidie Jaya ke depan tidak membutuhkan pemimpin yang hanya kuat secara individu, tetapi pemimpin yang mampu berjalan seiring dalam satu irama, satu arah dan satu tujuan.
Sinkronisasi bukan sekadar kata, melainkan fondasi dari pemerintahan yang sehat.
Akhirnya, kita berharap damai ini tidak berhenti pada simbol dan pernyataan. Ia harus hidup dalam setiap kebijakan, dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan yang diambil.
Karena perahu ini satu. Dan rakyat menaruh harapan agar ia berlayar, bukan terombang-ambing oleh ego yang tak terselesaikan.
*Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik Aceh
