Jantho, Infoaceh.net — Belanja publikasi, pariwara media, sosialisasi program pemerintah, hingga penyebarluasan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar dalam tiga tahun terakhir mencapai angka signifikan.
Berdasarkan penelusuran dokumen realisasi pengadaan pemerintah daerah periode 2024 hingga 2026, total anggaran yang dialokasikan untuk sektor media, promosi, dan publikasi pemerintah tercatat sekitar Rp31,23 miliar.
Nilai tersebut tersebar pada sedikitnya 325 paket pekerjaan yang melibatkan berbagai perusahaan media lokal, penyedia jasa multimedia, hingga perusahaan publikasi cetak maupun daring.
Paket pekerjaan itu mencakup beragam kegiatan, mulai dari iklan layanan masyarakat, promosi sektor pariwisata, sosialisasi kesehatan, penyebarluasan regulasi daerah, hingga kampanye program strategis pemerintah pusat yang dijalankan di tingkat kabupaten.
Diskominfo Dominan
Dari hasil penelusuran dokumen pengadaan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Aceh Besar tercatat menjadi instansi dengan belanja media terbesar selama periode tersebut.
Total alokasi yang dikelola mencapai Rp9,96 miliar melalui 91 paket pekerjaan, meliputi penyebarluasan informasi pemerintahan, publikasi dana desa, promosi program prioritas daerah, hingga pariwara ucapan hari besar nasional maupun daerah.
Posisi kedua ditempati Dinas Kesehatan dengan total belanja media sekitar Rp6,08 miliar, terutama untuk kebutuhan sosialisasi layanan kesehatan, kampanye kesehatan masyarakat, serta promosi program pencegahan penyakit.
Sementara itu, Dinas Sosial tercatat mengalokasikan sekitar Rp3,48 miliar untuk dokumentasi bantuan sosial, penyuluhan sosial, dan publikasi program penanggulangan kemiskinan.
Pola Belanja 2026 Bergeser
Memasuki tahun anggaran 2026, pola belanja publikasi pemerintah daerah mulai menunjukkan pergeseran mengikuti agenda nasional.
Sejumlah paket pariwara yang terealisasi di antaranya berkaitan dengan promosi program makan gratis bagi siswa, kampanye swasembada pangan, penguatan dana desa, hingga sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Pada tahun berjalan 2026 saja, realisasi belanja publikasi, promosi, dan penyebarluasan informasi tercatat mencapai sekitar Rp1,79 miliar melalui 17 paket pekerjaan strategis pada empat instansi utama.
Diskominfo Aceh Besar menjadi pengguna anggaran terbesar dengan nilai sekitar Rp978 juta, disusul Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp398 juta, Dinas Kesehatan Rp218 juta, serta Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) sekitar Rp199 juta.
Beberapa paket yang terealisasi antara lain “Pariwara Pada Media Cetak Tentang Promosi Kegiatan Makan Gratis Untuk Siswa dan Siswi” senilai Rp129,5 juta, “Penyebarluasan Informasi Tentang Swasembada Pangan” sebesar Rp199,7 juta, hingga kampanye “Gempur Rokok Ilegal” yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Pajak Rokok (DBHCHT).
Data pengadaan juga memperlihatkan adanya sejumlah perusahaan media yang secara konsisten memperoleh paket kerja sama publikasi pemerintah lintas tahun.
Media Haba Rakyat tercatat menjadi perusahaan dengan nilai kontrak terbesar selama periode 2024–2026, yakni sekitar Rp4,05 miliar dari 32 paket pekerjaan.
Posisi berikutnya ditempati Berita Aceh Pos dengan total sekitar Rp3,52 miliar, disusul PAT Aceh Sarana Informasi sebesar Rp2,79 miliar.
Selain itu, terdapat sejumlah nama lain seperti Media Pos Aceh, Konten Aktual Media, Kabar Nanggroe Sejahtera, dan Mata Oke Multimedia yang juga tercatat aktif memperoleh paket publikasi pemerintah daerah.
Tidak hanya sektor media, hasil analisis dokumen pengadaan turut menunjukkan sedikitnya 63 perusahaan tercatat memperoleh proyek pemerintah secara berulang selama tiga tahun berturut-turut sejak 2023 hingga 2025.
Sejumlah perusahaan dengan nilai akumulasi proyek terbesar berasal dari sektor konstruksi dan infrastruktur, seperti CV Medan Prima dengan total sekitar Rp16,3 miliar, CV Lampoh Sayang sekitar Rp7,8 miliar, serta CV Koalisi Jaya Abadi sebesar Rp6,49 miliar.
Sementara pada sektor kesehatan dan farmasi, perusahaan seperti PT Hexpharm Jaya Laboratories dan PT Trifa Raya Laboratories tercatat memiliki frekuensi paket tinggi karena rutin memasok kebutuhan obat-obatan dan bahan medis habis pakai untuk rumah sakit daerah serta Dinas Kesehatan.
Fenomena dominasi sejumlah vendor maupun perusahaan media dalam pengadaan pemerintah mulai memunculkan diskusi di kalangan praktisi pers serta pegiat transparansi anggaran daerah.
Sebagian pihak menilai penting adanya indikator evaluasi yang lebih terukur terhadap efektivitas belanja publikasi pemerintah, termasuk terkait pemerataan kerja sama media dan dampak penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Di sisi lain, pegiat keterbukaan informasi juga mendorong agar pola kerja sama publikasi pemerintah tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, serta tidak memengaruhi independensi ruang redaksi media.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Aceh Besar, khususnya Diskominfo Aceh Besar, belum memberikan keterangan resmi terkait pola distribusi anggaran publikasi tersebut maupun mekanisme evaluasi efektivitas belanja media pemerintah daerah.
