Banda Aceh, Infoaceh.net – Kondisi antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai wilayah Aceh dinilai semakin memprihatinkan dan meresahkan masyarakat.
Selain menghambat mobilitas warga, kondisi tersebut juga berdampak pada aktivitas ekonomi, distribusi barang dan jasa, hingga produktivitas masyarakat.
Tidak jarang masyarakat yang telah berjam-jam mengantre harus pulang dengan tangan kosong karena stok BBM di SPBU dinyatakan habis saat giliran mereka tiba.
Akibatnya, warga terpaksa kembali mengantre pada sore hari atau bahkan keesokan harinya.
Pengamat ekonomi sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Dr. Taufik A. Rahim, mengatakan persoalan ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota di seluruh Aceh.
“Fenomena antrean BBM yang terjadi hampir di seluruh Aceh tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi rakyat,” kata Taufik, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, persoalan serupa juga terjadi pada distribusi gas elpiji 3 kilogram atau yang dikenal sebagai gas melon. Masyarakat berpenghasilan rendah kerap kesulitan memperoleh gas bersubsidi tersebut karena stok terbatas dan antrean panjang.
“Sering kali masyarakat diberitahu stok habis, tetapi di tingkat pengecer harganya bisa mencapai Rp28 ribu hingga Rp35 ribu per tabung. Ini menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola distribusi yang perlu segera dibenahi,” ujarnya.
Taufik menilai Pemerintah Aceh perlu menggunakan kewenangan politik dan regulasi yang dimiliki untuk mencari solusi jangka panjang terhadap persoalan distribusi energi tersebut.
Salah satu gagasan yang ia tawarkan adalah membuka peluang persaingan usaha di sektor distribusi BBM dengan menghadirkan perusahaan-perusahaan energi lain selain Pertamina.
Menurutnya, keberadaan perusahaan lain seperti Shell, Petronas, Mobil Oil maupun perusahaan energi internasional lainnya dapat menjadi alternatif bagi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan ketersediaan pasokan BBM di Aceh.
“Persaingan yang sehat dapat memberikan pilihan kepada masyarakat dan mendorong peningkatan layanan. Yang terpenting adalah rakyat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM dengan harga yang wajar,” katanya.
Ia juga menyoroti berbagai keluhan masyarakat terkait mekanisme pembelian BBM subsidi yang dinilai semakin rumit, termasuk penggunaan barcode dan berbagai persyaratan administratif lainnya.
Selain persoalan distribusi BBM, Taufik turut menyinggung potensi sumber daya minyak dan gas bumi yang dimiliki Aceh.
Ia menilai Aceh selama ini memiliki kontribusi besar terhadap sektor energi nasional dan seharusnya mendapatkan manfaat yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam tersebut.
Menurutnya, potensi migas di kawasan Blok Andaman yang diperkirakan mencapai miliaran barel setara minyak merupakan aset strategis yang harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Aceh memiliki sejarah panjang dalam industri migas nasional dan memiliki potensi energi yang sangat besar. Karena itu, kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat Aceh,” ujarnya.
Taufik berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dapat duduk bersama mencari solusi komprehensif untuk mengatasi persoalan distribusi BBM dan gas bersubsidi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepastian pasokan, kemudahan akses, dan harga yang terjangkau. Pemerintah harus hadir untuk memastikan kebutuhan energi rakyat dapat terpenuhi dengan baik,” pungkasnya.
