Aceh Besar, Infoaceh.net – Besarnya anggaran kesehatan di Kabupaten Aceh Besar kembali menjadi sorotan setelah data pengadaan pemerintah menunjukkan ratusan juta rupiah telah dialokasikan untuk kegiatan publikasi, sementara persoalan stunting dan risiko kurang gizi masih menjadi tantangan yang harus ditangani.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Tahun 2026, Dinas Kesehatan Aceh Besar memiliki total pagu pengadaan mencapai Rp82,754 miliar.
Nilai tersebut menempatkan Dinas Kesehatan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah dengan anggaran pengadaan terbesar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
Namun, hingga pertengahan tahun, data realisasi pengadaan yang tercatat dalam sistem Inaproc menunjukkan nilai kontrak yang telah muncul baru sekitar Rp1,649 miliar atau sekitar 1,99 persen dari total pagu yang tersedia.
Dari angka realisasi tersebut, sedikitnya Rp218,69 juta digunakan untuk kegiatan publikasi dan penyebaran informasi kesehatan melalui media massa.
Anggaran itu terdiri dari paket Publikasi Media Tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sebesar Rp99,34 juta, Penyebaran Informasi dan Publikasi Media Cetak maupun Online Kegiatan Dinas Kesehatan Aceh Besar senilai Rp69,73 juta, serta Publikasi Media Cetak Sosialisasi Imunisasi dan Gizi sebesar Rp49,61 juta.
Jika dibandingkan dengan total realisasi yang telah berjalan, nilai publikasi tersebut mencapai sekitar 13,26 persen.
Di sisi lain, data hasil penimbangan dan pengukuran balita yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap 31.273 balita menunjukkan masih terdapat 5.025 balita yang teridentifikasi mengalami stunting atau sekitar 16,2 persen dari total sasaran yang diukur.
Selain itu, sebanyak 3.743 balita tercatat berisiko mengalami wasting atau kondisi kurang gizi akut yang dapat berkembang menjadi stunting apabila tidak mendapatkan intervensi yang memadai.
Pemerintah daerah sebelumnya menyebut prevalensi stunting berhasil ditekan dari sekitar 30,1 persen menjadi 16,2 persen. Meski demikian, angka tersebut masih menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan gizi, sanitasi, dan pola asuh anak tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya selesai.
Data pendampingan keluarga juga mencatat masih terdapat sekitar 2.610 keluarga berisiko stunting di Aceh Besar yang menjadi sasaran berbagai program pencegahan dan pendampingan.
Untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah mengerahkan 1.812 kader pendamping yang terdiri atas kader PKK, kader KB dan bidan gampong guna melakukan edukasi, pemantauan kesehatan, serta pendampingan keluarga berisiko.
Menariknya, dari 15 paket pengadaan yang telah muncul dalam data realisasi Dinas Kesehatan Aceh Besar tahun 2026, belum terlihat paket yang secara eksplisit mencantumkan pengadaan makanan tambahan balita, makanan tambahan ibu hamil, susu, maupun intervensi gizi spesifik lainnya.
Satu-satunya paket yang memuat nomenklatur gizi justru berupa kegiatan publikasi media sosialisasi imunisasi dan gizi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan yang wajar di tengah masyarakat mengenai sejauh mana realisasi program gizi langsung telah berjalan dibandingkan dengan kegiatan sosialisasi dan publikasi yang telah lebih dahulu muncul dalam data pengadaan.
Meski demikian, data pengadaan yang tersedia saat ini belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa program gizi tidak dilaksanakan. Sebab masih terdapat kemungkinan paket-paket intervensi gizi belum berproses, belum terkontrak, atau belum tercatat dalam data realisasi yang ditampilkan pada periode pengamatan ini.
Dengan total pagu mencapai Rp82,754 miliar, masyarakat tentu berharap semakin banyak program kesehatan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh balita, ibu hamil dan keluarga berisiko stunting, terutama di tengah masih adanya ribuan anak yang memerlukan perhatian dalam aspek gizi dan tumbuh kembang.
Sebab bagi banyak keluarga, keberhasilan program kesehatan tidak hanya diukur dari banyaknya sosialisasi yang dilakukan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang benar-benar hadir di tengah masyarakat.
