Banda Aceh, Infoaceh.net – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti besarnya anggaran pemeliharaan alat kesehatan di RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh yang mencapai Rp9,53 miliar sepanjang tahun 2025.
Besaran anggaran tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius agar penggunaannya benar-benar efektif, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi pelayanan kesehatan masyarakat.
Berdasarkan penelusuran TTI terhadap data e-Katalog Pemerintah, terdapat delapan paket pekerjaan pemeliharaan alat kesehatan yang dikerjakan oleh empat perusahaan penyedia dengan total nilai mencapai Rp9.532.820.000.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan pemeliharaan alat kesehatan merupakan kebutuhan penting dalam menjaga kualitas layanan rumah sakit.
Namun, karena nilai anggarannya sangat besar, maka seluruh proses harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
“Pemeliharaan alat kesehatan memang sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pelayanan medis. Namun karena nilai anggarannya mencapai miliaran rupiah, maka aspek kewajaran biaya, ruang lingkup pekerjaan, serta hasil yang diperoleh harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” kata Nasruddin Bahar, Ahad (28/6/2026).
Hasil analisis TTI menunjukkan sekitar 66 persen atau setara Rp6,27 miliar dari total belanja pemeliharaan tersebut terkonsentrasi pada satu penyedia, yakni Siemens Healthineers Indonesia yang memenangkan lima dari delapan paket pekerjaan.
Menurut TTI, kondisi tersebut tidak otomatis menyalahi aturan, mengingat sejumlah alat medis berteknologi tinggi memang membutuhkan dukungan teknis dari vendor resmi.
Namun, dominasi satu penyedia tetap perlu dicermati dari perspektif pengawasan dan evaluasi kebutuhan teknis.
“Kondisi single vendor dependency harus mendapat perhatian. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap satu penyedia berpotensi mengurangi efisiensi dan dapat mempengaruhi daya tawar pemerintah dalam jangka panjang,” ujar Nasruddin.
Adapun paket pemeliharaan dengan nilai terbesar antara lain pemeliharaan MRI Magnetom Verio senilai Rp3,88 miliar, pemeliharaan Cathlab Hybrid Allura sebesar Rp2,73 miliar, serta pemeliharaan CT-Scan 128 Slice dengan nilai Rp1,53 miliar.
Tiga paket tersebut menyerap lebih dari 80 persen total anggaran pemeliharaan alat kesehatan RSUDZA.
TTI menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu dicermati lebih lanjut oleh manajemen rumah sakit maupun aparat pengawas internal dan eksternal.
Pertama, perlu dipastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan merupakan kontrak layanan penuh (full service contract) yang mencakup penggantian suku cadang, penyediaan helium, pembaruan perangkat lunak, kalibrasi, hingga dukungan teknis lainnya, atau hanya sebatas pemeliharaan preventif berkala.
Selain itu, kewajaran harga pemeliharaan juga perlu dibandingkan dengan umur alat, frekuensi kerusakan, serta biaya pemeliharaan pada rumah sakit rujukan lain yang memiliki peralatan serupa.
“Yang harus dilihat bukan hanya besar kecilnya anggaran, tetapi juga efektivitasnya dalam menjaga tingkat kesiapan alat. Apakah alat-alat tersebut benar-benar beroperasi optimal dan mendukung pelayanan pasien secara maksimal,” jelasnya.
TTI mengingatkan adanya sejumlah indikator atau red flag yang perlu diuji lebih lanjut.
Di antaranya adalah nilai pemeliharaan yang mendekati harga pengadaan alat baru apabila dilakukan secara berulang selama beberapa tahun, ketergantungan terhadap vendor tunggal, serta perlunya justifikasi teknis yang kuat terhadap paket-paket bernilai miliaran rupiah.
Untuk itu, TTI mendorong agar dokumen pendukung seperti spesifikasi pekerjaan, Service Level Agreement (SLA), riwayat kerusakan alat, kontrak pemeliharaan sebelumnya, hingga laporan kinerja pemeliharaan dapat dibuka secara transparan kepada auditor maupun lembaga pengawas.
“Tujuan pengawasan bukan untuk menghambat pelayanan kesehatan. Justru pengawasan bertujuan memastikan setiap rupiah anggaran publik digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Transparansi adalah obat untuk menjaga kepercayaan publik,” tegas Nasruddin.
TTI berharap Pemerintah Aceh melalui Inspektorat Aceh, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta manajemen RSUDZA dapat melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas belanja pemeliharaan alat medis tersebut.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kualitas layanan kesehatan tetap terjaga, sekaligus mencegah potensi pemborosan anggaran daerah di tengah tuntutan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Aceh.
