BANDA ACEH, Infoaceh.net – Kelangkaan BBM bersubsidi Solar dan Pertalite serta LPG Tabung 3 Kg yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh semakin parah.
Antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU serta sulitnya masyarakat memperoleh LPG bersubsidi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi bersama PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, pemerintah kabupaten/kota, SKPA terkait, serta instansi vertikal guna mencari solusi cepat atas persoalan distribusi energi bersubsidi.
Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza dan dihadiri Sales Area Manager (SAM) Retail PT Pertamina Patra Niaga Misbah Bukhori pada Selasa (21/7).
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh menegaskan bahwa BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tersedia setiap saat. Karena itu, distribusi energi bersubsidi harus berjalan lancar, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza, mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pasokan energi bersubsidi tetap mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan masyarakat Aceh tidak mengalami kesulitan memperoleh BBM bersubsidi maupun LPG Tabung 3 Kg. Seluruh pihak harus memperkuat koordinasi agar distribusi berjalan lancar dan subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak,” kata Robby.
Pemerintah Aceh meminta PT Pertamina Patra Niaga segera memastikan ketersediaan stok Bio Solar, Pertalite, serta LPG Tabung 3 Kg di seluruh wilayah Aceh. Selain menjaga pasokan, Pertamina juga diminta mempercepat distribusi hingga ke SPBU dan pangkalan agar tidak terjadi kekosongan yang memicu antrean panjang.
Dalam rapat tersebut juga dibahas perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak menerima subsidi pemerintah.
Sebagai langkah strategis, Pemerintah Aceh akan mengajukan penambahan kuota Bio Solar dan LPG Tabung 3 Kg kepada pemerintah pusat berdasarkan kebutuhan riil masyarakat Aceh yang dinilai terus meningkat.
Selain itu, pemerintah bersama Pertamina, pemerintah kabupaten/kota, Hiswana Migas, dan aparat penegak hukum akan melakukan penertiban terhadap penggunaan BBM bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran.
Tidak hanya soal pasokan, Pemerintah Aceh juga meminta Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan di SPBU. Mulai dari pengaturan antrean kendaraan, peningkatan kecepatan pelayanan, hingga memastikan stok di setiap SPBU tetap tersedia selama jam operasional.
Pertamina juga diminta menambah jumlah petugas operator pada dispenser atau nozzle, khususnya pada jam-jam sibuk, sehingga proses pengisian BBM dapat berlangsung lebih cepat dan antrean kendaraan tidak meluas hingga mengganggu arus lalu lintas maupun aktivitas masyarakat di sekitar SPBU.
Di sisi lain, Pemerintah Aceh meminta Pertamina menyampaikan laporan rutin mengenai kondisi stok, distribusi, serta pelayanan BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg sebagai bahan evaluasi bersama.
Pemerintah menilai keterbukaan informasi mengenai kondisi pasokan sangat penting agar langkah-langkah antisipasi dapat segera dilakukan apabila terjadi gangguan distribusi di lapangan.
Menutup rapat tersebut, Pemerintah Aceh mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg sesuai peruntukannya, tidak melakukan pembelian secara berlebihan, serta ikut mengawasi agar subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Melalui penguatan koordinasi, penambahan kuota, perbaikan pelayanan SPBU, serta pengawasan distribusi yang lebih ketat, Pemerintah Aceh berharap persoalan antrean BBM bersubsidi dan kelangkaan LPG 3 Kg dapat segera diatasi sehingga kebutuhan energi masyarakat kembali terpenuhi secara normal.
