JAKARTA, Infoaceh.net – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mendatangi langsung Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman, di Jakarta Selatan, Selasa (4/8/2026), untuk meminta dukungan penuh pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Hal itu karena besarnya kerusakan sektor pertanian dan perkebunan akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir November 2025.
Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemulihan sektor pangan Aceh tidak bisa lagi berjalan dengan ritme birokrasi yang lambat.
Ribuan petani masih menunggu kepastian kapan sawah dan kebun mereka benar-benar bisa kembali produktif.
“Kami membutuhkan dukungan Bapak Menteri untuk pemulihan lahan pertanian di Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi,” kata Mualem dalam pertemuan tersebut.
Gubernur Mualem menyampaikan apresiasi atas respons cepat Kementerian Pertanian yang telah mulai menyalurkan berbagai program rehabilitasi pascabencana.
Namun demikian, besarnya kerusakan menunjukkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan masih sangat besar.
Data Pemerintah Aceh yang disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, menunjukkan sekitar 57.485 hektare sawah terdampak bencana hidrometeorologi.
Dari jumlah tersebut, proses optimalisasi lahan baru mencapai 40.852 hektare, sehingga masih terdapat ribuan hektare lahan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Di sektor perkebunan, kondisinya juga tidak kalah memprihatinkan. Luas kebun yang terdampak mencapai 50.438 hektare, sementara rehabilitasi yang telah berjalan baru sekitar 10.418 hektare.
Artinya, lebih dari seratus ribu hektare lahan pertanian dan perkebunan Aceh mengalami dampak bencana. Angka ini menjadi alarm serius bagi ketahanan pangan, pendapatan petani, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Mualem juga secara khusus meminta perhatian terhadap perkebunan kopi Gayo yang mengalami kerusakan akibat longsor dan erosi.
Menurutnya, kopi Gayo bukan sekadar komoditas pertanian, tetapi menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat dataran tinggi sekaligus produk ekspor yang mengharumkan nama Aceh di pasar internasional.
“Supaya masyarakat Aceh yang terdampak bencana bisa memanfaatkan lahan pertaniannya kembali, sehingga mereka bisa mengembangkan pertumbuhan perekonomiannya,” ujar Mualem.
Gubernur juga mengingatkan seluruh jajaran Dinas Pertanian dan Perkebunan di kabupaten/kota agar bantuan dari pemerintah pusat benar-benar dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran.
Pesan tersebut penting mengingat berbagai program bantuan pertanian selama ini kerap menjadi sorotan publik, baik terkait ketepatan sasaran, distribusi, maupun efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah pusat akan terus mengawal proses rehabilitasi pertanian Aceh.
Program yang disiapkan meliputi pencetakan kembali sawah yang rusak, optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga penyaluran benih padi gratis bagi petani.
Untuk sektor perkebunan, Kementerian Pertanian juga berkomitmen melakukan rehabilitasi dan peremajaan tanaman kopi Gayo melalui penyediaan bibit unggul, pupuk, serta pendampingan teknis guna mengembalikan produktivitas kebun masyarakat.
Amran memastikan tim teknis Kementerian Pertanian akan diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah terdampak guna memantau proses rekonstruksi lahan secara bertahap. Sebelumnya, Mentan juga telah meninjau langsung sejumlah lokasi bencana di Aceh.
Meski demikian, tantangan sesungguhnya bukan lagi pada janji ataupun komitmen pemerintah pusat, melainkan bagaimana seluruh bantuan tersebut benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan dan mampu mengembalikan produktivitas lahan dalam waktu secepatnya.
Publik Aceh tentu berharap pertemuan antara Mualem dan Menteri Pertanian tidak berhenti sebagai seremoni politik ataupun agenda koordinasi rutin.
Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah hasil nyata berupa sawah yang kembali ditanami, kebun kopi yang kembali berproduksi, irigasi yang berfungsi, serta meningkatnya pendapatan petani yang selama ini menjadi korban bencana.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Aceh turut didampingi Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Jamaluddin, Staf Khusus Gubernur Aceh T. Irsyadi, serta Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta, Said Marzuki.
