BANDA ACEH, Infoaceh.net — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh (Forum KKA) periode 2025–2030.
Prosesi pengukuhan berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu malam (19/8/2026), dan dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah serta sejumlah kepala daerah dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) se-Aceh.
Forum KKA diharapkan menjadi wadah komunikasi dan koordinasi strategis antarpemerintah kabupaten/kota dalam memperkuat sinergi pembangunan Aceh. Forum tersebut juga diharapkan mampu menjadi ruang bersama untuk membahas dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang membutuhkan kolaborasi lintas daerah.
Pengurus Forum KKA periode 2025–2030 yang dikukuhkan terdiri atas Koordinator Illiza Sa’aduddin Djamal yang juga Wali Kota Banda Aceh.
Kemudian Wakil Koordinator Tagore Abubakar yang merupakan Bupati Bener Meriah, Wakil Koordinator II Mukhlis, ST selaku Bupati Bireuen, serta Wakil Koordinator III Mohd. Rizki Ramadhan yang merupakan Ketua DPRK Nagan Raya.
Sementara anggota Forum KKA terdiri atas Muharram Idris (Bupati Aceh Besar), Mirwan MS (Bupati Aceh Selatan), Haili Yoga (Bupati Aceh Tengah), Melvita Sari (Ketua DPRK Langsa), Armia Pahmin(Bupati Aceh Tamiang), Sibral Malasyi (Bupati Pidie Jaya), Deny Febrian Roza (Ketua DPRK Aceh Tenggara), Tarmizi SP (Bupati Aceh Barat) dan Safaruddin (Bupati Aceh Barat Daya).
Selanjutnya Sayuti Abubakar MH (Wali Kota Lhokseumawe), Zulkifli H Adam (Wali Kota Sabang), Ali Husin (Ketua DPRK Gayo Lues), Musliadi Z (Ketua DPRK Aceh Jaya), Amaliun (Ketua DPRK Aceh Singkil), Muhammad Nasrun Mukaris (Bupati Simeulue), Arafat Ali (Ketua DPRK Aceh Utara), Musaitir (Ketua DPRK Aceh Timur), Anwar Satra Putra (Ketua DPRK Pidie) serta Ade Fadly Pranata Bintang (Ketua DPRK Subulussalam).
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan selamat datang kepada Wamendagri Bima Arya Sugiarto yang hadir langsung dalam agenda pengukuhan tersebut.
Fadhlullah juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus Forum KKA yang baru dikukuhkan. Ia berharap forum tersebut dapat menjalankan perannya sebagai wadah komunikasi sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Aceh dan seluruh pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, kekompakan dan kesamaan langkah antarpemerintah daerah sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan Aceh serta menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini membutuhkan perhatian bersama.
Dalam kesempatan tersebut, Fadhlullah turut menyampaikan tiga persoalan Aceh kepada Wamendagri agar mendapat perhatian pemerintah pusat.
Ketiga persoalan tersebut yakni penyelesaian tanah Blang Padang yang merupakan tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman, keberlanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, serta persoalan bendera Aceh.
Fadhlullah berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, dapat memberikan perhatian dan dukungan terhadap berbagai persoalan tersebut sehingga dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang berlaku.
“Kami ingin bersama-sama membangun Aceh. Jangan ada lagi hal-hal kecil yang dapat menghalangi kemajuan dan perdamaian di Aceh,” kata Fadhlullah.
Pernyataan tersebut menegaskan harapan Pemerintah Aceh agar berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang konstruktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan Kementerian Dalam Negeri akan terus bekerja maksimal membantu menyelesaikan berbagai persoalan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan kementerian.
Bima Arya juga menyampaikan komitmen memperjuangkan aspirasi dan harapan para pemimpin serta masyarakat Aceh, termasuk terkait persoalan tanah Blang Padang.
Ia menilai persoalan-persoalan yang disampaikan Pemerintah Aceh perlu dikomunikasikan secara baik agar dapat ditemukan jalan keluar sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Selain persoalan tersebut, Bima Arya memberikan apresiasi terhadap keteguhan masyarakat dan pemerintah Aceh dalam menghadapi berbagai musibah yang terjadi di wilayah tersebut.
Menurutnya, Aceh telah menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi berbagai bencana, termasuk bencana hidrometeorologi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Bima Arya menilai pengalaman menghadapi bencana tersebut juga menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi, kesiapsiagaan, serta kerja sama lintas wilayah.
Lebih lanjut, Bima Arya menyebut Forum KKA memiliki posisi strategis sebagai wadah komunikasi antarpemerintah kabupaten/kota di Aceh.
Forum tersebut dinilai dapat menjadi ruang untuk membangun kolaborasi, menyatukan langkah pembangunan, serta mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masing-masing daerah.
Namun, sebelum menjalankan fungsi tersebut secara lebih luas, Bima Arya mengingatkan pentingnya membangun kekompakan internal.
Ia berharap seluruh pengurus Forum KKA dapat terlebih dahulu membangun kesatuan visi dan kekompakan di dalam organisasi. Dengan demikian, berbagai program dan target yang telah ditetapkan dapat lebih mudah diwujudkan.
Kekompakan antardaerah juga dinilai penting agar kepentingan pembangunan Aceh dapat disuarakan secara lebih kuat dan terkoordinasi kepada pemerintah pusat.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru periode 2025–2030, Forum KKA diharapkan tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi mampu menjadi wadah yang aktif dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Aceh, dan pemerintah pusat.
Melalui koordinasi yang lebih solid, Forum KKA diharapkan dapat ikut mendorong penyelesaian berbagai persoalan strategis Aceh sekaligus mempercepat pembangunan yang lebih terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
