Banda Aceh, Infoaceh.net – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menggelar aksi pengibaran bendera putih di Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk desakan kepada pemerintah agar mempercepat pemulihan wilayah Sumatera yang terdampak bencana banjir dan longsor.
Aksi berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 11.00 WIB di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.
Melalui seruan bertajuk Aksi Bendera Putih: Pemerintah Gagal Pulihkan Bencana Sumatera, koalisi masyarakat sipil mengajak masyarakat untuk menyuarakan tuntutan pemulihan bencana menjelang satu tahun bencana besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Pengibaran bendera putih dalam aksi tersebut menjadi simbol keprihatinan sekaligus pesan bahwa masyarakat masih menghadapi persoalan serius dalam proses pemulihan pascabencana.
Bendera Putih Jadi Simbol Kekecewaan Korban Bencana
Pantauan sejumlah di lokasi, aksi tersebut diikuti ratusan warga dan penyintas bencana dari berbagai daerah di Aceh. Mereka membawa bendera putih serta sejumlah poster dan spanduk berisi kritik terhadap pemerintah.
Beberapa tulisan yang dibawa peserta aksi antara lain, “Katanya Aceh Sudah Pulih”, “Bencana Aceh Makin Parah, Hidup Makin Susah”, “Apa Kerja Pemerintah”, serta “Kalau Bukan Bencana Nasional, Ini Pasti Rencana Nasional”.
Koalisi menilai kondisi masyarakat terdampak belum sepenuhnya pulih meskipun bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mendekati satu tahun.
Koordinator aksi, Muhammad Resqi, menyampaikan pengibaran bendera putih merupakan bentuk protes sekaligus desakan agar pemerintah pusat tidak mengabaikan nasib para penyintas.
Salah satu tuntutan utama mereka adalah penetapan bencana ekologis Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional.
“Kami menuntut Pemerintah Pusat untuk menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatera sebagai bencana nasional,” kata Muhammad Resqi, Kamis (19/11/2026).
Menurut koalisi, persoalan pemulihan tidak cukup hanya diukur dari pembangunan sejumlah fasilitas atau penyaluran bantuan. Pemerintah harus memastikan masyarakat benar-benar dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan layak.
Persoalan Hunian, Sungai dan Mata Pencaharian
Dalam pernyataan sikap bertajuk Catatan Satu Tahun Bencana, koalisi mengangkat sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian menyeluruh.
Di antaranya kepastian pembangunan hunian tetap bagi korban yang kehilangan rumah, relokasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan atau zona merah, normalisasi sungai, serta pemulihan lahan pertanian dan perkebunan.
Persoalan tersebut dinilai sangat penting karena banyak masyarakat terdampak masih menghadapi ketidakpastian mengenai tempat tinggal dan keberlanjutan sumber penghidupan mereka.
Koalisi juga menyoroti kondisi infrastruktur pengendali banjir yang masih rentan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tanggul darurat Krueng Meureudu di Kabupaten Pidie Jaya.
Menurut catatan koalisi, tanggul tersebut telah mengalami 13 kejadian dan berdampak terhadap 17 desa yang kembali terendam banjir.
Selain itu, mereka menyinggung rumah warga yang hanyut di Gayo Lues, kerusakan jembatan darurat di Aceh Tengah, serta ratusan warga Aceh Tamiang yang kembali mengungsi akibat bencana.
Koalisi mencatat, sepanjang November 2026 terjadi 13 kejadian bencana di Aceh dengan jumlah masyarakat terdampak mencapai 37.566 orang. Angka tersebut merupakan data yang disampaikan koalisi dalam pernyataan sikap mereka.
Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional
Selain mempercepat pemulihan di daerah terdampak, koalisi mendesak pemerintah pusat mengambil tanggung jawab lebih besar dalam penanganan bencana ekologis Sumatera.
Mereka menilai penanganan bencana yang melibatkan tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, membutuhkan koordinasi dan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah pusat.
Desakan penetapan status bencana nasional juga berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta percepatan pembangunan kembali infrastruktur dan lingkungan yang rusak.
Persoalan tersebut sebelumnya juga menjadi perhatian sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum.
Dalam siaran pers 7 Mei 2026, Tim Advokasi Keadilan untuk Sumatera yang melibatkan YLBHI, LBH Banda Aceh, LBH Medan, LBH Padang, Greenpeace Indonesia, Auriga Nusantara, Trend Asia, KontraS Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh, dan Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana Sumatera.
Mereka bahkan mengajukan gugatan tindakan administrasi pemerintahan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Gugatan tersebut berkaitan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah dalam penanganan serta pemulihan bencana ekologis di Sumatera.
Dalam tuntutannya, para penggugat meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional dan melakukan langkah pemulihan secara sistematis, termasuk pemulihan lingkungan, audit perizinan, pembenahan tata ruang berbasis risiko bencana, serta penguatan kapasitas mitigasi.
Mereka juga menilai kerusakan lingkungan dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas ekstraktif perlu menjadi bagian penting dalam evaluasi penyebab dan dampak bencana.
Koalisi masyarakat sipil juga mengingatkan bahwa bencana yang terjadi di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan cuaca ekstrem.
Mereka menyoroti kerusakan hutan, eksploitasi sumber daya alam, perubahan fungsi kawasan hutan, serta buruknya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang dinilai memperbesar risiko bencana.
Persoalan deforestasi sebelumnya turut diungkapkan organisasi lingkungan dalam laporan dan kajian mereka.
Dalam siaran pers Mei 2026, Greenpeace Indonesia dan Auriga Nusantara mengemukakan bahwa kerusakan tutupan hutan di sejumlah DAS Sumatera menjadi persoalan serius. Auriga juga mencatat lonjakan deforestasi pada 2025 di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Karena itu, menurut kelompok masyarakat sipil, pemulihan pascabencana tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan rumah dan infrastruktur. Pemulihan ekosistem, perlindungan kawasan hutan, serta pembenahan tata kelola lingkungan harus menjadi bagian dari agenda utama pemerintah.
Pemerintah Ditantang Buktikan Pemulihan
Aksi bendera putih di Banda Aceh menjadi pengingat bahwa persoalan bencana tidak berakhir ketika banjir surut dan aktivitas pemerintahan kembali berjalan normal.
Bagi masyarakat yang kehilangan rumah, lahan pertanian, kebun, serta sumber mata pencaharian, pemulihan membutuhkan kepastian dan tindakan nyata.
Menjelang satu tahun bencana Sumatera, masyarakat sipil mempertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh penyintas mendapatkan hak mereka.
Pemerintah dituntut tidak hanya menyampaikan laporan keberhasilan penanganan bencana, tetapi juga membuka perkembangan pemulihan secara transparan, termasuk jumlah hunian tetap yang telah dibangun, kondisi infrastruktur pengendali banjir, realisasi bantuan, serta pemulihan ekonomi masyarakat.
Aksi tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa persoalan para korban bencana masih membutuhkan perhatian serius.
Bendera putih yang dikibarkan di depan Masjid Raya Baiturrahman bukan sekadar simbol dalam sebuah demonstrasi. Bagi koalisi, bendera itu merupakan bentuk peringatan bahwa masyarakat terdampak masih menunggu pemulihan yang benar-benar dirasakan.
Hampir satu tahun setelah bencana melanda, pertanyaan mendasarnya tetap sama: apakah masyarakat sudah benar-benar pulih, atau justru masih dibiarkan berjuang sendiri menghadapi dampak bencana.

















