Banda Aceh — Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana menyoroti kasus kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Provinsi Aceh.
Ia mendapati informasi, kelebihan kapasitas Lapas/Rutan di Aceh sejauh ini cukup tinggi, hampir 500 persen. Bahkan hal ini tidak hanya terjadi di Aceh, melainkan hampir di seluruh provinsi. Menurutnya, kondisi ini tentunya semakin rentan terjadinya konflik antar penghuni akibat kelebihan kapasitas.
“Hal ini kemudian menjadi catatan kami (Komisi III DPR RI) dan kami mempertanyakan bagaimana program asimilasi yang sudah dilakukan pada tahun lalu bisa signifikan,” kata Eva saat kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Mapolda Aceh, di Banda Aceh, Sabtu (10/4).
Dari hasil paparan Kakanwil Kemenkumham Aceh, Eva menyimpulkan, mayoritas napi dan tahanan tersebut tersandung kasus narkoba, selebihnya kasus korupsi, hingga tindak pidana umumya lainnya. Meskipun saat ini Aceh sudah memiliki lapas khusus narkotika di Kota Langsa, namun kapasitasnya belum juga mencukupi.
“Jadi total semuanya lebih dari 50 persen berkaitan dengan kasus narkoba. Jadi di Aceh khususnya napi narkoba, meskipun sudah ada Lapas khusus, tapi karena kapasitas terbatas, maka setiap lapas yang ada di Aceh, pasti terdapat napi narkoba di dalamnya,” ujarnya.
Lanjutnya, dalam mengantisipasi kelebihan kapasitas tersebut, ia bersama Komisi III DPR RI mendukung adanya rencana pemindahan narapidana ke Lapas yang baru.
Hal ini dilakukan seiring dengan kapasitas lapas yang terus meningkat, sehingga tidak sesuai dengan daya tampung narapidana di dalamnya.
“Persoalan lain melalui usulan dari Kanwil Kemenkumhan Aceh, yakni adanya pulau terluar yang sudah diusulkan untuk dibangun lapas. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kelebihan kapasitas lapas, nah usulan seperti ini saya dukung penuh,” sebut politisi Partai NasDem ini.
Melihat hal ini, Eva menambahkan bahwa pemidahan Lapas dengan jarak yang tidak terlalu jauh ini dapat menjadi langkah cepat pemerintah. Tentu hal ini menjadi langkah terbaik, sebagai bagian dalam hal meminimalisir anggaran yang nantinya akan dikeluarkan.
“Saya sangat setuju sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya besar ketika memindahkan narapidana dari lapas ini ke Nusa Kambangan. Usulan ini nantinya bisa kita bawa, serta bisa menjadi bahan evaluasi dirapat masa sidang mendatang bersama dengan mitra kita yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, kita bisa tahu sejauh mana anggaran pemerintah dapat meng-cover terhadap usulan tersebut,” tutupnya. (IA)
